Sikapi Kebijakan Pemerintah, Muhammadiyah Lebih Tegas Dibanding DPR

Ketegasan DPR dipertanyakan. Pemerintah telah melanggar konstitusi tapi parlemen malah sibuk mengurus kepentingan golongannya. Jelas-jelas kebijakan penetapan BBM yang dilepas ke pasar tak sesuai konstitusi tapi DPR membiarkannya.

"Rakyat sebenarnya berharap besar pada oposisi koalisi besar di DPR yang dipegang KMP. Namun, faktanya tidak sedikitpun KMP peduli dengan nasib rakyat yang tercekik oleh mahalnya kebutuhan pokok akibat kebijakan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Publik, katanya, wajar jika kemudian menilai DPR loyo, tidak seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah baru-baru ini mengeluarkan maklumat tentang penetapan harga BBM yang dilepas ke pasar. Dalam maklumat tersebut, Muhammadiyah menilai kebijakan penetapan BBM ini bertentangan dengan UU Migas Nomor 22 tahun 2001.

"Maklumat Muhammadiyah adalah suatu sikap tegas dari aspirasi masyarakat yang tidak dimiliki oleh DPR saat ini," kata Panji.

Panji menjelaskan, organisasi seperti Muhammadiyah saja paham dengan kebijakan salah, mengapa DPR sama sekali mendiamkan kebijakan tersebut. Sikap demikian membuktikan DPR tidak menjalankan fungsi oposisi sebagaimana mestinya.

"Seharusnya DPR bergerak cepat menindak persoalan rakyat jangan cuma mau minta gedung baru DPR dengan alasan keselamatan tapi keselamatan rakyat tidak didengar," tutup Panji.[dem/RMOL]