Ketika Pengembang menjadi ‘Tuhan’ di Negeri ini

Issu mengenai Presiden Jokowi di sokong pengembang dalam suksesi pilpres 2014, seolah kini menjadi sebuah kebenaran, setelah perombakan kabinet jilid II mengharuskan nama Rizal Ramli terlempar dari posisinya sebagai menko kemaritiman dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan

Adhie M Massardi, jubir Presiden Gus Dur menyatakan ada kongkalikong antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pengembang reklamasi untuk melengserkan Rizal Ramli. Rizal Ramli selama ini keras menentang kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Setelah menerjang dan menyerang dengan lantang pengembang pencemar lingkungan yang oleh Gubernur Ahok diberi keleluasaan menguruk (reklamasi) pantai utara Jakarta, Menko Maritim & Sumber Daya Rizal Ramli dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, lalu diberitahu bahwa dirinya dikeluarkan dari jajaran kabinet,” ujar Adhie Massardi dalam rilisnya, Kamis (28/7) kemarin.

Adhie mengaku, sejak 2008 dirinya berjuang bersama DR Rizal Ramli di dunia pergerakan menentang kebijakan pemerintahan yang menyimpang dari tujuan proklamasi dan konstitusi (UUD 45).

“Sebenarnya saya antara kaget dan tidak kaget ketika malam itu Mas Rizal bilang dirinya diberhentikan sebagai Menko Maritim & Sumber Daya yang diumumkan Presiden Joko Widodo keesokan harinya di Istana Negara, Rabu (27/7),” katanya.

Adhie mengaku tidak kaget karena sejak masuk kabinet Rizal Ramli memang jadi gangguan serius bagi mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, demi keuntungan bisnis keluarga dan kroninya. Makanya dengan berbagai cara mereka menekan presiden untuk menyingkirkan Rizal dari Istana.

Namun yang membuat koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini kaget karena hingga detik-detik terakhir menjelang tampil di acara Indonesia Lawyers Club (ILC/TV One) Selasa (26/7), kabar yang beredar di masyarakat, reshuffle kabinet yang akan diumumkan presiden dalam waktu dekat Rizal Ramli diproyeksikan menempati posisi Menko Ekonomi yang semula dijabat Darmin Nasution.

“Meskipun tidak tertarik mengikuti isu reshuffle kabinet karena ini terlalu elitis dibandingkan kenyataan kehidupan rakyat yang semakin melarat, saya tidak menyanggah kemungkinan Rizal Ramli pindah posisi ke Menko Ekonomi. Karena, menurut cerita Rizal Ramli, dalam beberapa hari terakhir Joko Widodo banyak bertanya soal bagaimana mengatasi perekonomian nasional yang kian tidak menentu,” ujarnya.
Pernyataan Adhie ini seolah berkait dengan pernyataan Ahok beberapa waktu. Ahok menyebut pengembang turut membantu Jokowi sehingga mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi presiden.

Pernyataan Ahok itu dia sampaikan dalam rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk Ahok. Ucapan Ahok itu tersebar luas di Youtube dengan judul ’26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro’.

“Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang,” kata Ahok dalam rekaman di menit 4.54 video tersebut.

Menko Kemaritiman Luhut sendiri mengaku sudah mendapat 15 poin arahan dari presiden Jokowi. Luhut mengaku salah satu poin adalah soal reklamasi.

“Beliau memberikan 15 poin yang saya harus tindaklanjuti. Ya, pasti satu (reklamasi)” ujar Luhut kemarin.

Saat ditanya lebih jauh apa permintaan Jokowi ihwal reklamasi tersebut, Luhut enggan mengungkapkannya. Mantan Menko Polhukam ini hanya menyatakan Jokowi hanya meminta mencari solusi terbaik terkait reklamasi. Sebab, kata dia, apabila salah mengambil langkah maka kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang selama ini menolak keras kelanjutan proyek reklamasi mengaku akan melihat dulu program Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Selama ini Menko Kemaritiman yang lama dianggap tegas dalam menolak proyek prestisius di Teluk Jakarta itu.

“kalau menko yang lama tegas menolak, tapi yang baru ini kita belum lihat program. Kita lihat saja dulu nanti programnya seperti apa, apakah menolak atau berbeda dengan menko yang lama,” ujar pengacara publik LBH Jakarta Tigor Hutapea kemarin.

Lalu bagaimana kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta di tangan Menko Luhut? Seperti dilansir dari laman media merdeka.com

Diluar semua hal diatas, hegemoni para pengembang jelas mampu membuat perubahan percaturan politik di republik ini.

Ibarat tangan tangan Tuhan yang mampu menekan dan memberi ketakutan bagi para penguasa di negeri ini, para pengembang telah menyatakan diri sebagai ‘pemilik’ kekuasaan yang sebenarnya.

Rakyat hanya menjadi penghias, sementara para pengembang selaku pemilik modal kini telah berubah menjadi Tuhan yang tidak boleh dijamah dan di ganggu kepentingannya.