Prof. Dr. Sujito Guru Besar UGM, Ungkap Ada Agenda Setting Di Balik Terbitnya Perppu Ormas !


Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sujito, SH, MSI (kiri) dalam Seminar Nasional Quo Vadis Perppu Ormas di Gedung Fakultas HUkum UII, Yogyakarta (19/10/2017)

Jabungonline.com Guru besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sujito, SH, MSI dalam Seminar Nasional Quo Vadis Perppu Ormas di Gedung Fakultas HUkum UII, Yogyakarta (19/10/2017) menyampaikan makalah yang berjudul "Membaca Kepentingan Politik di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat." 

Beliau mengatakan bahwa Perppu Ormas adalah produk politik dan selalu tersembunyi agenda-agenda politik.

“Perlu diingat, dalam perspektif kajian hukum kritis, bahwa hukum (termsuk Perppu no 2 th 2017) adalah produk politik. Dalam pembuatan, pelaksanaan maupun penegakannya selalu tersembunyi agenda-agenda politik.” paparnya.


Lebih lanjut, Sujito menambahkan tak jarang para lawyers dibayar demi melancarkan agenda-agenda politik yang mencatut Pancasila.

“Pernyataan politisi yang mengatasnamakan negara dan demi bangsa dan negara sungguh tidak mudah diyakini ketulusannya. Tak segan-segan para yuris dan lawyers dilibatkan dan “dibayar” untuk bekerja keras agar agenda-agenda politik tersebut dapat terselengara dengan lancar.”


Seminar Nasional ini dilatarbelakangi oleh adanya kegaduhan di tengah masyarakat pasca diterbitkannya Perppu Ormas oleh pemerintah melalui Menko Bidang Polhukam, Wiranto yang dirilis 12/7/2017. Di antara kegaduhannya adalah terpecahnya masyarakat menjadi dua kubu yang pro dan kontra.

Aksi besar 299 di depan gedung DPR lalu adalah salah satunya. Wajar jika banyak pakar menilai, Perppu ini diterbitkan bukan karena kegentingan melainkan justeru menciptakan kegaduhan dan kegentingan. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Prof Sujito, ada agenda-agenda politik praktis yang melatarbelakangi Perppu ini.

Di akhir pembacaan makalahnya, Sujito juga berpesan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mempolitisasikan Pancasila demi kepentingannya.

“Jangan mempolitisasikan Pancasila demi kepentingan politik praktis.” tegasnya.

Lalu apa agenda politik yang dimaksud? Publik telah mencium adanya pembelaan diri yang dilakukan rezim atas serangan-serangan kritis dari ormas-ormas Islam yang jika dibiarkan akan mengancam eksistensi kekuasaannya, terlebih menjelang kontestasi politik 2019. 

No comments

Powered by Blogger.