Apapun Alasannya, Pemerintah Izinkan Penjarahan Minimarket Itu Tak Beradab!

Jabungonline.com - Kurangnya bahan makanan menyebabkan sebagian warga di Palu yang jadi korban musibah gempa bumi yang disertai tsunami menjarah minimarket.

Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru mengizinkan warga korban menjarah minimarket tersebut.

“Kita sudah perintahkan kepada minimarket Alfamart dan Indomaret bisa diambil barang-barangnya,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Minggu (30/9).

Keputusan tersebut dilakukan, berdasarkan kondisi di lapangan yakni sulitnya warga memperoleh bahan makanan.

Tjahjo sudah memberikan kontak yang bertanggung jawab kepada manajemen minimarket.

“Kami sudah tinggalkan kartu nama dan kami akan bayar itu semua,” kata Tjahjo.

Namun, belakangan Tjahjo membantah berita yang menyebut pemerintah mengijinkan masyarakat melakukan penjarahan di minimarket.

Tjahjo mengklarifikasi, perintah yang dikeluarkan adalah: aparatur pemerintah di Sulteng memborong makanan dan minuman untuk diberikan secara gratis kepada masyarakat korban bencana.

“Pak dibeli pak, kita gotong royong. Gitu saja. Saya saja borong kok. Toko-toko itu tutup, tidak ada yang buka. Itu masalahnya,” ujarnya saat wawancara di salah satu stasiun televisi nasional, Jakarta, Minggu (30/9).

Tjahjo menuturkan, hal itu dilakukan secara spontan karena terbatasnya akses pemberian bantuan ke daerah terdampak bencana gempa dan tsunami pada Jumat (28/9).

Ribuan warga mengungsi. Sementara korban tewas akibat kejadian tersebut terus bertambah.

“Itu hanya hari Sabtu, hanya hari Sabtu saja, untuk membeli. Karena sekarang sudah jalan, itu (pembelian) saya sampaikan dalam rapat resmi kok,” tukas Tjahjo.

Merespons kebijakan spontan pemerintah tersebut, pakar politik senior, Muhammad AS Hikam melalui akun Facebook-nya memprotes pernyataan pemerintah.

“Tidak ada bangsa dan negara yang beradab yang pemerintahnya izinkan penjarahan terhadap toko-toko,” tulis AS Hikam.

Dengan tegas, AS Hikam menyatakan kebijakan terburu-buru pemerintah tersebut tidak tepat.

“Alasan apapun tetap tak beradab,” tegasnya. (kl/rmol)