Lawan KPK, Romi Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel

Tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag, mantan Ketum PPP Romahurmuziy, mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK di PN Jakarta Selatan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jabung Online  -- Tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, mengajukan permohonan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Jadi tersangka mengajukan praperadilan dan KPK sudah menerima surat dari PN Jakarta Selatan nanti tentu permohonannya akan kami pelajari lebih lanjut," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (10/4).

Febri mengatakan pihaknya siap menghadapi persidangan pada 22 April mendatang karena mereka yakin operasi tangkap tangan (OTT), pengumpulan barang bukti, dan proses penyidikan sudah dilakukan sesuai prosedur.

Menurut Febri, Romi sampai saat ini masih belum kembali ke rumah tahanan KPK lantaran statusnya dibantarkan di Rumah Sakit Polri. Ia mengatakan perubahan status penahanan Romi ini masih menunggu hasil dari pihak rumah sakit.

"Kalau sakit apa, tidak tepat saya yang menyampaikan karena itu kan domain pasien dan dokternya, jadi kami menunggu informasi saja dari pihak rumah sakit. Yang pasti berarti pihak dokter itu meyakini berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan yang dilakukan saat RMY ini masih butuh rawat inap di Rumah Sakit Polri," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Sekjen DPR Mangkir Dua Kali

Terkait kasus ini, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Namun, Ia mangkir untuk kedua kalinya.

"Jadi sebenarnya yang kami butuhkan adalah terkait dengan keterangan dan informasi-informasi administratif tentang posisi RMY di DPR RI. Kami belum dapat informasi terkait dengan alasan ketidakhadiran. Nanti akan dipanggil kembali oleh penyidik sesuai dengan kebutuhan penyidikan," kata Febri.

Sementara itu, KPK juga memanggil staf khusus Menteri Agama, Hadi Rahman. Febri mengatakan KPK mengklarifikasi keterangan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya.

"Saksi yang hari ini diperiksa terkait dengan hubungan dengan tersangka dengan pihak-pihak di Kementerian Agama," katanya. (CNN)