Dikabarkan Telan Biaya Rp 140 Miliar, Website Revolusi Mental Langsung Tidak Bisa Diakses
"REVOLUSI MENTAL" adalah slogan utama Jokowi sejak maju sebagai capres 2014. Dan setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7 slogan Revolusi Mental direalisasikan dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin puteri Ketua Umum PDIP, Puan Maharani.
Senin (24/8) kemarin, Menko Puan Maharani meluncurkan situs revolusi mental;www.revolusimental.go.id. yang akan menjadi corong utama Gerakan Nasional Revolusi Mental.
"Situs menyediakan dua hal bagi semua pihak, pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberikan saran, kritik dan masukan bagi Gerakan Nasional Revolusi Mental," kata Puan di kantornya, Senin (24/8) kemarin.
Pembuatan situs revolusimental.go.id banyak menuai kontroversi. Bahkan dikabarkan situs ini menelan biaya Rp 140 Miliar yang membuat heboh publik.
Mungkin karena antusiasme publik gegara heboh situs 140 Miliar, baru sehari diluncurkan situs revolusimental.go.id tidak bisa diakses.
Sampai pagi ini, Rabu (26/8) sampai pukul 06.55 WIB saat redaksi PIYUNGAN ONLINE membuka situs revolusimental.go.id situs tersebut masih belum bisa diakses.
Mohon Maaf
Karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, server mengalami overload.
Untuk itu, kami sedang dalam proses upgrade server.
Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya.
Admin
Salam Revolusi Mental !
Hanya tulisan berisi informasi overload dan permintaan maaf yang tertera di halaman depan situs.
Benarkah pembuatan situs revolusimental.go.id menelan biaya Rp 140 Miliar?
Menteri Puan mengaku tidak tahu pasti berapa besar dana negara yang diperuntukkan untuk website ini.
"Saya tak tahu pasti. Tapi ini lengkap, satu paket dengan pengelolaan, dengan tenaganya itu kita siapkan," ujar Puan, seperti dilansir liputan6.com.
Kalau ditelusuri, kemungkinan anggaran Rp 140 Miliar adalah total anggaran keseluruhan untuk Program Revolusi Mental, bukan hanya pembuatan website.
KOMPAS pada 27 Maret 2015 menurunkan berita dengan judul "Anggaran Rp 149 Miliar untuk Revolusi Mental Dipertanyakan".
Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengatakan, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menganggarkan ratusan miliar di dalam APBN untuk anggaran revolusi mental. Namun, realisasi dari penggunaan anggaran itu hingga kini masih belum tampak.
"Rp 149 miliar untuk revolusi mental, apa yang sudah dihasilkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?" kata Arif saat diskusi bertajuk "Pak Jokowi: Rakyat Mulai Resah!" di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Selain pembuatan website (yang baru sehari langsung error), Program dari Revolusi Mental lainnya diantaranya sosialisasi berupa pengadaan iklan, film, atau dialog publik. Kampanye atau sosialisasi juga bisa dilakukan melalui tokoh-tokoh agama. Program lainnya berupa penyusunan buku landasan Filosofis Revolusi Mental, buku Saku Revolusi Mental, penerbitan. Majalah Revolusi Mental serta Website Revolusi Mental yang diintegrasikan dengan media sosial.
Pengelolaan dana Rp 149 Miliar dalam APBN 2015 berada di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani.
Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengharapkan, dengan adanya website Revolusi Mental dapat dijadikan sarana untuk saling bertukar informasi menggalang kerja sama dalam membangun Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tujuannya untuk merevolusi mental karakter bangsa Indonesia.
Menurut Puan, website ini tentu punya kelebihan. Selain menghadirkan prosedur pelayanan yang baik dan hemat biaya, kecepatan pelayanan yang disajikan website tersebut.
"Itu ukuran-ukuran bagaimana pelayanan publik itu meningkat dari ukuran pemerintah dan juga perilaku masyarakat dalam kesehariannya menjadi lebih baik. Misalnya tidak ada lagi yang melawan arus. Kemudian tak ada lagi perselisihan antaragama," ujar Puan.
Lepas dari itu semua, lanjut politikus PDIP ini, website revolusi mental ini juga akan terus update informasi-informasi tentang keteladanan dan cara-cara hidup berevolusi mental yang baik.
"Ada masalah perangkat hukum, model keteladanan, informasi soal revolusi mental. Pendapat-pendapat masyarakat, kemudian statemen tokoh nasional terkait revolusi mental," kata Puan, lansir Liputan6.
Sampai berita ini dibuat, belum ada informasi resmi dari Menko Puan terkait errornya website Revolusi Mental.
Sumber : piyungan online
Post a Comment