Jangan Sampai Impor Sapi “Bunting” Sia-Sia!

jabung-online.org - JAKARTA (8/9) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk berhati-hati dengan strategi swasembada pangan yang akan mengimpor 200.000 ekor sapi bunting di tahun 2016. Pasalnya selama ini impor indukan sapi bunting selalu mengalami kemubadziran.

“Setiap indukan sapi yang bunting, ketika sudah melahirkan anak sapi, indukannya menjadi mandul. Dari hasil penelitian dinas-dinas peternakan di daerah-daerah, sapi-sapi indukan itu disuntik hormon atau dipasang chipsehingga hanya mampu melahirkan sekali. Setelah melahirkan sekali, sapi yang kelihatan subur menjadi mandul,” terang Akmal.

Sehingga Akmal mengingatkan pemerintah untuk memastikan terlebih dahulu setiap sapi indukan bunting yang akan dibeli akan tetap fertil sehingga mendorong peningkatan jumlah sapi nasional.

“Jangan sekali-kali pemerintah tertipu kembali terhadap masalah impor sapi bunting ini. Harus ada garansi bahwa sapi-sapi itu tetap fertil setelah melahirkan. Sehingga meskipun impor sapi bunting itu tetap dilakukan, masih ada harapan ada peningkatan jumlah sapi secara nasional di tahun 2017 tanpa adanya impor sapi lagi,” imbau Akmal.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga mengkritisi rendahnya kreatifitas untuk mengatasi tuntutan swasembada pangan karena masih bergantung dengan langkah instan dan mudah.

“Tahun 2016 target pemerintah memang swasembada. Tetapi jangan memperlakukan negara ini seperti pedagang. Kita memiliki penduduk dan infrastruktur sosial yang mesti diperhatikan. Jika arti swasembada ditambal dengan kebijakan impor, jadi mana kreatifitasnya?” ujar Akmal.

Akmal juga menerangkan ajuan anggaran Kementerian Pertanian sebesar 32,9 triliun untuk mendanai program swasembada tujuh komoditas merupakan program yang baik. Angka ini sangat besar dan bukan digunakan untuk kegiatan yang sepele. Dengan anggaran sebesar itu, Akmal berharap program tersebut tidak musnah dalam satu tahun, namun bisa berjalan berkelanjutan sehingga tahun berikutnya dan dapat meningkatkan kualitas program yang ada atau menciptakan program baru untuk kesejahteraan.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI 

Foto : dakwatuna