Kapitalisme dibungkus Lingkungan Hidup

Kini eranya plastik berbayar, bila kita berbelanja di sebuah minimarket ataupun toko yang menggunakan plastik sebagai alat penampung belanjaan, kini dikenakan biaya Rp 200 per satu kantong plastik

Mahal? tentu tidak, cuma 200 perak saja kok, beli BBM di ambil 300 perak untuk dana ketahanan energi saja kita tidak pernah protes, apalagi hanya untuk kebijakan kecil tersebut

Orang Indonesia adalah orang paling toleran atas kebijakan yang tidak jelas, Plastik berbayar demi kepentingan lingkungan hidup kita kedepannya, pasti kita dukung

Mungkin pemikiran diatas akan berbanding terbalik, ketika kita melihat kemasan produk produk dari barang yang dijual di minimarket ataupun toko ternyata terdiri dari plastik yang tidak bisa di daur ulang

Coba, tengok kemasan plastik pembungkus permen, botol minuman plastik yang banyak sengaja dijejerkan, dan barang barang lain yang kemasannya memakai bahan plastik juga

Adakah ketidakadilan sistem disana?

Rakyat selaku pembeli harus taat aturan kebijakan yang diterapkan; demi atasnama lingkungan hidup lalu bagaimana dengan para pemilik modal atau pengusaha yang barang produksinya memakai kemasan berbahan plastik yang tidak bisa didaur ulang?

Adakah keadilan disana?

Rakyat mungkin akan kembali bersikap biasa yaitu toleran akan kebijakan yang mereka sendiri tidak mengerti maksud dan target apa yang dicapai dari kebijakan yang ada

Tapi bagaimana dengan para pemilik modat atau pengusaha yang setia memakai kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan? apabila diklasifikasikan termasuk plastik yang tidak bisa di daur ulang tadi?

Apakah pemerintah Jokowi berani mengambil sikap demi mengatasnamakan penyelematan lingkungan hidup?

Toh, kalo ke rakyat saja mampu memberi beban 200 perak, bagaimana kepada para pemilik modal atau para pengusaha?

Beranikah bersikap tegas?

Kalau tidak berani bersikap tegas, berarti saat ini kita sudah dikuasai para kapitalis kapitalis yang pandai menyembunyikan agendanya dengan mengatasnamakan apapun juga seperti lingkungan hidup

Harus nya kampanye lingkungan hidup itupun ditujukan kepada para pelaku pemilik modal yang usahanya memakai plastik tidak bisa di daur ulang, yang berperan besar menghancurkan sistem ekologi tanah dibumi ini

Belum lagi, bagaimana regulasi atau aturan mengenai 200 perak yang dibebani kepada rakyat tersebut? uangnya untuk siapa dan kemana?

Diluar hal tersebut, kembali lagi, beranikah pemerintah kita?

(ADW/NDI)