Aktivis 98: Penyebutan Amien Rais Terima Uang Korupsi Alkes Bermuatan Politis

Jabungonline.com - Dua nama tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Soetrisno Bachir, disebut menerima aliran dana dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2005 yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari oleh Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (31/5) lalu.

Soetrisno Bachir disebut menerima Rp 250 juta pada 2006. Sementara uang mengalir ke rekening Amien Rais Rp 600 juta yang ditransfer sebanyak enam kali selama tahun 2007.

"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena korupsi bisa menjadi penghambat pembangunan dan membuat rakyat sengsara. Siapapun pelaku korupsi harus diadili dan menerima ganjarannya," ungkap Lutfi Nasution, Aktivis 98 dalam keterangannya ke redaksi, Selasa (6/6).

Lufti mengatakan, penyebutan Amien Rais oleh jaksa KPK sangat kental dengan aroma politik.

"Beliau tidak menerima duit langsung dari Fadilah Supari, berbeda dengan Cici Tegal yang menerima langsung uang sebesar Rp 500 juta. Amien Rais kan menerima bantuan dari kocek pribadi yang diakui oleh Soetrisno Bachir, bukan dari Fadilah Supari. Sedangkan Fadilah Supari juga sudah membantah memberikan uang ke Amien Rais," tutur Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Jakarta 1997-1999 itu.

Menurut Lutfi, KPK jangan terkesan melakukan intervensi dan memaksakan tuduhan kepada seseorang yang belum tentu kebenarannya.

"Ingat, hukum kita menganut asas praduga tidak bersalah. Inikan nampak dengan kasat mata ada upaya pembunuhan karakter Amien Rais yang akhir-akhir ini sangat kritis dalam menyikapi pemerintahan Jokowi," kata Lutfi yang juga pengurus MPB BM PAN itu.

Seharusnya, tambah Lutfi, KPK fokus mengurus kasus-kasus megakorupsi seperti E-KTP, BLBI, reklamasi di Teluk Jakarta, Cebtury, juga skandal korupso RS Sumber Waras dan pengalihan lahan Cengkareng.

"Sehingga KPK tidak terkesan bekerja untuk kepentingan penguasa, tapi KPK bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan bagi rakyatnya," pungkas salah satu pendiri Forum Komunikasi Senat Jakarta (FKSMJ) itu. [rmolj]