LAMPUNG TIMUR, JABUNGONLINE.COM – Pihak SMP Negeri 3 Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, memberikan penjelasan dan sanggahan terhadap pemberitaan Cayberneet.com tertanggal 4 Oktober 2026 berjudul “SMPN 3 Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Lampung Timur Diduga Kuat Sarat dengan Pungli.”
Pemberitaan tersebut memuat dugaan adanya pungutan biaya seragam sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026 dengan nominal berkisar Rp1.950.000 hingga Rp2.000.000 per siswa.
Namun, terdapat sejumlah informasi yang dinilai perlu mendapatkan pelurusan agar masyarakat tidak menerima kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh fakta dan mekanisme yang sebenarnya diketahui.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan perwakilan pihak sekolah, nominal pembayaran yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut memang berkaitan dengan pengadaan seragam peserta didik. Akan tetapi, penetapan nominal dan mekanisme pengadaannya disebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat komite sekolah bersama wali murid.
Pihak sekolah menjelaskan bahwa sekolah hanya memfasilitasi tempat pelaksanaan rapat. Sementara penentuan penyedia konveksi, jenis seragam, serta nominal pembelian merupakan ranah pembahasan komite.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara kebijakan resmi sekolah dengan kesepakatan pengadaan yang dibicarakan melalui komite sekolah.
Pembayaran Seragam Perlu Dilihat dari Rincian dan Mekanismenya
Persoalan nominal Rp1.950.000 hingga Rp2.000.000 yang disebutkan dalam pemberitaan juga perlu dilihat secara utuh.
Tidak cukup hanya menyampaikan angka pembayaran tanpa menjelaskan rincian komponen yang dibayarkan, jenis seragam yang diperoleh, mekanisme penetapan harga, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
Dalam penjelasan perwakilan sekolah, terdapat pula komponen tabungan siswa yang sifatnya tidak wajib dan tidak memiliki nominal baku. Tabungan tersebut direncanakan untuk mendukung kegiatan karya wisata ilmiah peserta didik.
Penjelasan ini penting agar seluruh komponen pembayaran tidak serta-merta disimpulkan sebagai pungutan wajib tanpa terlebih dahulu memeriksa rincian dan bukti transaksi.
Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa dana pengadaan seragam diserahkan kepada perwakilan komite untuk selanjutnya dibayarkan kepada penyedia konveksi.
Jangan Mencampuradukkan Komite dengan Kebijakan Sekolah
Dalam penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah memiliki fungsi tersendiri sebagai lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Namun demikian, keberadaan komite sekolah bukan berarti seluruh keputusan atau kesepakatannya otomatis menjadi kebijakan sekolah.
Begitu pula sebaliknya, keterlibatan pihak sekolah dalam memfasilitasi rapat tidak serta-merta membuktikan bahwa sekolah merupakan pihak yang menetapkan setiap nominal pembayaran.
Karena itu, persoalan ini harus diperiksa berdasarkan dokumen rapat, kesepakatan, mekanisme pengadaan, bukti pembayaran, serta pihak yang menerima dan mengelola dana.
Pemisahan tanggung jawab tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru terhadap individu maupun lembaga.
Penggunaan Istilah Pungli Jangan Mendahului Pembuktian
Pihak sekolah juga perlu mendapatkan ruang untuk menjelaskan persoalan ini secara proporsional.
Istilah pungutan liar bukan sekadar pilihan kata dalam sebuah pemberitaan. Istilah tersebut memiliki konsekuensi terhadap reputasi lembaga pendidikan dan orang-orang yang disebut di dalamnya.
Apalagi pemberitaan Cayberneet.com turut menghubungkan persoalan tersebut dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penggunaan ketentuan pidana tentu harus didasarkan pada pemeriksaan unsur-unsur hukum yang relevan, bukan semata-mata karena terdapat transaksi pembayaran.
Apakah terdapat unsur pemaksaan? Siapa yang menetapkan pembayaran? Siapa yang menerima uang? Bagaimana mekanisme pengelolaannya? Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan fakta dan dokumen.
Oleh sebab itu, menyebut adanya dugaan pelanggaran tetap harus disertai upaya verifikasi yang memadai.
Sekolah Terbuka terhadap Kritik dan Pengawasan
Klarifikasi ini bukan dimaksudkan untuk menutup ruang kritik masyarakat maupun menghalangi kerja jurnalistik.
Orang tua memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan pendidikan. Media memiliki hak melakukan kontrol sosial. Begitu pula masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengelolaan pendidikan berlangsung.
Namun, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan kewajiban menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan.
Apabila memang ditemukan adanya pelanggaran dalam mekanisme pengadaan atau pembayaran, tentu harus dilakukan evaluasi dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pelurusan juga perlu diberikan agar tidak berkembang menjadi opini publik yang keliru.
Hak Jawab dan Pelurusan Informasi
Sehubungan dengan pemberitaan tersebut, pihak sekolah berharap media yang bersangkutan memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Prinsip keberimbangan tidak cukup hanya dengan mencantumkan keterangan satu atau dua narasumber. Pihak yang menjadi objek pemberitaan juga harus memperoleh kesempatan yang layak untuk memberikan penjelasan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang harus dibela atau siapa yang harus disalahkan.
Yang diperlukan adalah keterbukaan, pemeriksaan dokumen, kejelasan mekanisme, serta penilaian berdasarkan fakta.
Sekolah tidak boleh kebal kritik, tetapi kritik juga tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum fakta diperiksa.
Pendidikan membutuhkan pengawasan. Namun, pengawasan yang baik harus dibangun di atas kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk melihat persoalan secara utuh.
Sumber ; RILIS Bidang HUMAS SMP N 3 JABUNG.
Redaksi membuka ruang bagi pihak sekolah, komite, wali murid, maupun instansi terkait untuk memberikan keterangan tambahan demi kepentingan informasi publik yang berimbang.