Government Policy Tidak Tegas, Rachma : 53% Aset Darat Indonesia, BumiPutera Hanya 1%, Selebihnya Asing

Pemerintah Indonesia sangat reaktif menyikapi akrobat kapal laut Tiongkok yang menghambat penegakan hukum di perairan Indonesia.

Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Pemerintah China terkait masuknya kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coast guardmilik mereka ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Padahal, kekayaan alam NKRI sendiri sudah lama dikapling-kapling oleh asing untuk diekspolitasi.

"Ibarat menembak lalat pakai bom, mengejar kapal maling layaknya mau perang, Angkatan Udara, Darat dan Laut dan Bakamla dikerahkan bersiaga," sindir politikus nasional, Rachmawati Soekarnoputri, Sabtu (26/3).

Rachmawati mengatakan keramaian yang muncul akibat insiden itu dikarenakan pemerintah tidak memiliki government policy yang tegas.

"Apa peran Bakamla dengan AL, Kemenlu, Kelautan dengan poros maritimnya?" kata Rachma.

"Grand strategy policy Ketahanan Nasional harus jelas, tidak bisa seperti makan mie instan,overreactive," ungkap dia. 

Pelanggaran China dan reaksi berlebihan Indonesia, lanjut dia, adalah salah satu dampak ketidakjelasan ideologi nasional RI sebagai negara berdaulat.

"Bagaimana di darat saja 50,3 persen aset Indonesia hanya 1 persen dikuasai bumiputera selebihnya dikuasai asing. Buka peta Indonesia yang ada sudah dikapling-kapling dengan bendera asing, termasuk Tiongkok," jelasnya.

Dia menyindir sikap Indonesia tentang kedaulatan bersifat double standard atau ambivalen.

"Jangan bicara lagi harga diri. Memalukan," pungkasnya. [rmol]