Pemkot Diminta Kemendikbud Tetap Buka SMKN 9

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terkait polemik penutupan SMKN 9. Kementerian itu menegaskan agar kebijakan penutupan sekolah itu jangan sampai merugikan siswa yang belajar di sana.

Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Mustaghfirin Amin mengatakan pihaknya telah melayangkan panggilan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Kedua pihak itu akan diajak rapat membahas polemik SMKN 9 Bandar Lampung.

"Kami akan memperjuangkan kepentingan siswa dan berjanji memberikan bantuan demi kemajuan sekolah tersebut," kata Mustaghfirin Minggu (31/7/2016).

Menurutnya, timnya telah menawarkan sejumlah solusi saat melakukan kunjungan ke Lampung pada hari pertama sekolah. Alternatif yang ditawarkan itu siswa SMKN 9 tetap belajar di gedung sekolah setempat, sementara siswa SMPN 32 dibuatkan gedung belajar baru.

Atau, siswa SMPN 32 belajar di gedung SMKN 9, sementara siswa sekolah kejuruan itu belajar di gedung baru. "Penutupan suatu sekolah harus dipikirkan secara matang agar tidak merugikan siswa. Pada prinsipnya, siswa tidak boleh dirugikan," kata Mustaghfirin, kemarin.

Hingga kini Kemendikbud masih menunggu konfirmasi kehadiran Disdik kota dan provinsi. Menurut dia, pertemuan tersebut harus disegerakan. "Saya berharap awal pekan ini bisa terlaksana dan menghasilkan solusi terbaik bagi siswa," kata dia.

Meski hal tersebut kewenangan daerah, lanjut Mustaghfirin, Kemendikbud akan tetap meminta pihak terkait menganalisis segala dampak kemungkinan yang terjadi akibat penutupan.

Berdasar informasi, ada siswa SMKN 9 yang sudah didistribusikan di SMK lain walau sebenarnya siswa yang bersangkutan merasa tidak nyaman. "Saya telah meminta Inspektorat membantu menyelesaikan masalah dan melindungi peserta didik," ujarnya.

Selain itu, pertemuan itu juga akan memetakan dan menentukan jurusan SMKN 9 sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Jurusan akan disesuikan sesuai kebutuhan wilayah. "Jangan sampai jurusan yang justru diperlukan belum ada," kata Mustaghfirin.