Gubernur Aher Kecewa Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi-JK) sudah membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat yang memang selama ini menuai pro dan kontra. Pembatalan ini dikarenakan melihat ada objek vital nasional seperti pipa minyak dan gas milik PT Pertamina (Persero) yang akan terganggu akibat adanya pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Kendati dibatalkan, pemerintah saat ini tengah mencari lokasi alternatif pembangunan pelabuhan di Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kawasan industri di Jawa Barat yang berkualitas dan kompetitif, serta menekan biaya distribusi logistik sebagai pendukung Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang kini memakan waktu tunggu barang hingga enam hari lamanya.

Secara terang-terangan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) kecewa dengan pemerintah pusat terkait pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Lantaran, permasalahan ekonomi di Jawa Barat salah satunya disebabkan lamanya pengapalan di Pelabuhan Tanjung Priok ke kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Hal ini menyebabkan biaya logistik sangat tinggi dan memakan waktu yang lama.

"Lambatnya proses pengapalan di Pelabuhan Tanjung Priok, dari sana ke kawasan industri di Karawang. Itu berapa jam makan waktunya," tegas Aher di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (11/5/2015) malam.

Aher pun mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang akan mencari lokasi alternatif dari pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Menurutnya, pembangunan pelabuhan alternatif yang rencananya dibangun di sebelah timur daerah Cilamaya akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih studi pembangunannya saja memakan waktu hingga dua tahun.

"Kalau kita batalkan, studinya saja perlu dua tahun. Masa harus tunggu masalah logistik ini sampai dua tahun lagi?. Kalau ini belum resmi keputusannya. Sampai saat ini kami belum terima keputusan ini. Pihak JICA masih protes. Kita masih kaji kembali kepantasannya untuk dibangun pelabuhan," tegasnya kembali.

Menurut Aher, seharusnya PT. Pertamina (Persero) selaku induk usaha yang menaungi wilayah operasi migas milik PHE ONWJ di wilayah Cilamaya dapat memberitahukan sejak awal kepada pemerintah pusat, bahwa Pelabuhan Cilamaya akan mengganggu produksi migas miliknya, karena memiliki pipa minyak dan gas bumi yang membentang.

"Permasalahannya pemerintah membatalkan karena alasan Pertamina dan segala macam. Padahal studi pembangunan Pelabuhan Cilamaya dilakukan tahun 2008. Kalau sudah ada perencanaan, mengapa Pertamina baru bicara hari ini," ungkapnya.

Lanjut Aher mengatakan, permasalahan ini jelas masih akan berdampak kepada mahalnya biaya distribusi logistik, karena tidak adanya pembangunan pelabuhan bagi industri di Jawa Barat dan sekitarnya.

(rzk/okezone)