Ketika Mega Proyek di era Jokowi, hanya ‘bagi bagi lapak’ kekuatan bisnis

Pemerintahan Jokowi rentan pecah kongsi dukungan akibat terlalu banyaknya ‘kepentingan’ kekuatan bisnis yang harus di tampung, ada istilah ‘bagi bagi lapak’ yang akhirnya ada yang kebagian dan ada juga yang tidak kebagian.

Nah, yang akan menjadi masalah kedepannya adalah bagaimana dengan kekuatan bagi pihak yang tak kebagian tersebut.

Resiko pemerintahan ‘bagi bagi’ adalah tidak semua kekuatan bisa ditampung dan diberikan tempat (lapak), menampung satu kekuatan maka bersiaplah menerima ‘amarah’ pihak yang tak kebagian.

Pihak yang tak kebagian lapak juga memiliki kekuatan, dan ini akan membahayakan pemerintahan Jokowi sendiri; bagaimana kekuatan mereka akan digunakan untuk ‘menggembosi’ jalannya pemerintahan yang ada, contohlah persoalan kelangkaan stok daging yang ramai pada saat ini.

Menampung kekuatan yang satu, mengecewakan kekuatan yang lain; itulah resiko pemerintahan ‘bagi bagi’

Mega Proyek yang ada di era Pemerintahan Jokowi kini sudah dikuasai oleh pihak pihak yang dekat dengan kekuatan lingkaran kekuasaan; contoh megaproyek 35 ribu MW yang ‘katanya’ dikuasai jaringan bisnis JK, lau megaproyek Migas yang kini dikuasai oleh jaringan bisnis sonangol-nya James Riyadi dan Surya Paloh, dan megaproyek megaproyek lainnya yang sudah di miliki dan ‘diklaim’ milik kekuatan lingkaran kekuasaan (Istana)

Yang akan menjadi persoalan kedepannya adalah bagaiamana kekuatan yang dikecewakan oleh Pemerintahan Jokowi tersebut tidak membentuk satu barisan perlawanan anti pemerintah.

Itulah sebuah resiko yang pasti ditanggung, pemerintahan ‘bagi bagi’

(ndi/dw)