Semua Pihak Boleh Terlibat Rekonsiliasi GNPF-MUI dan Pemerintah, Kecuali Komunis

Jabungonline.com – Semua tokoh bangsa dengan apapun latar belakang politiknya diperkenankan untuk terlibat dalam rekonsiliasi antara GNPF-MUI dengan pemerintah, terkecuali berpemikiran komunis.

Begitu disampaikan Ketua Presidium Alumni 212, Ustaz Ansufri Idrus Sambo kepada wartawan, Selasa (20/6). Ustaz Sambo mengatakan jika itu adalah konsep rekonsiliasi yang diinginkan oleh pihaknya terhadap pemerintah.

“Ya, konsep kita, rekonsiliasi itu, tidak boleh menyertakan mereka yang berbau-bau komunislah,” kata Ketua Presidium Alumni 212, Ustaz Ansufri Idrus Sambo kepada wartawan, Selasa (20/6) seperti dimuat RMOLJakarta.Com.

Ustaz Sambo mengatakan, konsep rekonsiliasi yang diinginkan oleh pihaknya terhadap pemerintah untuk memecahkan persoalan kebangsaan saat ini. Karenanya, seluruh anak bangsa diharap mau berembug memikirkan hal itu.

“Tidak ada yang boleh merasa lebih superior, atau lebih berkuasa. Semuanya setara sebagai anak bangsa, kecuali satu yang tidak boleh ada dan tak boleh ikut dalam rekonsiliasi itu, yaitu anasir-anasir pendukung bangkitnya komunisme di Indonesia, itu yang tidak boleh,” ujarnya.

Sambo menjelaskan, ketidakinginannya berdialog dengan kelompok yang beraliran komunis bukan karena sentimen agama atau politik, melainkan karena dilarang oleh konstitusi.

“Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Jadi, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang, jadi itu pegangan kita, komunisme tak boleh diberi kesempatan untuk hidup di NKRI, itu konstitusional,” tegas Ustaz Sambo.

Namun demikian, dia juga yakin bahwa anasir-anasir komunis sudah muncul di sekitar pusat kekuasaan, bahkan menjadi sumber kegaduhan, termasuk dalam kasus-kasus kriminalisasi maupun diskriminasi hukum terhadap para aktivis dan ulama.

“Justru kita juga fahamlah, apa yang diyakini ustaz Alfian Tanjung, kita cukup mengerti kalau kemudian malah beliau yang ditangkap, makanya kalau dialog rekonsiliasi itu Jokowi setuju digelar, ya syarat utamanya orang-orang komunis tak boleh ikut di dalamnya,” pungkasnya.