Mahasiswa Lampung Sambut Presiden Jokowi dengan Demo Tolak Impor Beras

Mahasiswa Universitas Lampung demo tolak impor beras seiring kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung. | Dok BEM Unila

Jabungonline.com – Aliansi mahasiswa Lampung menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo hari ini di Lampung dengan menggelar demo di depan gerbang belakang kampus Universitas Lampung (by pass).  Mereka menolak impor beras pemerintah.

Presiden BEM Universitas Lampung Muhammad Fauzul Adzim menjelaskan, Presiden mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Presiden Jokowi juga menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Faktanya, kata Fauzul, kebutuhan masyarakat akan ketersedian kebutuhan pangan yang murah masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah.

“Hal ini dapat terlihat dari ketergantungan Indonesia terhadap impor semisal ketergantungan pada komoditas beras,” ujarnya kepada jejamo.com, Minggu, 21/1/2018.

Menurut Fauzul, kebijakan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras di akhir Januari 2018 di tengah kondisi menjelang panen raya di berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan Pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan nasional. Juga dinilai mengkhianati janji pemerintah kepada masyarakat.

Fauzul mengutip Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Spudnik Sujono Kamino, bahwa Januari 2018, akan terjadi panen raya seluas 854 ribu hektare lahan pertanian, dengan produksi gabah 4,2 juta ton dan menghasilkan beras sebesar 2,7 ton.

Sedangkan puncak panen raya,akan terjadi pada Maret dengan luas lahan pertanian yang akan panen raya seluas 2.3 juta hektare. Dengan total produksi 11,8 juta ton gabah kering giling dan menghasilkan 7,4 juta ton beras.

“Atas dasar hal tersebut, kami menyatakan, kebijakan impor beras tidak tepat. Sebab, petani hendak memasuki panen raya. Dan kebijakan impor beras dianggap tidak diperlukan karena tidak membantu situasi mahalnya harga beras,” ujarnya.

Hala lain adalah, menolak rencana impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan RI karena tidak memenuhi kondisi diharuskannya pelaksanaan kebijakan impor beras.

“Kami juga menilai, kebijakan impor beras membuktikan pemerintah gagal mengontrol distribusi beras sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani dan masyarakat,” kata dia.

Lanjut Fauzul, pihaknya juga mendesak Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Perdagangan RI mengkaji ulang kebijakan impor beras serta memberikan data yang valid kepada masyarakat terkait ketersediaan stok beras.

“Kami juga mahasiswa menuntut pemerintah segera melaksanakan Pemberantasan segala bentuk pengendalian dan permainan oleh mafia pangan yang mengakibatkan instabilitas harga beras,” pungkasnya.

Hari ini Presiden Jokowi akan meresmikan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar seksi I dari Pelabuhan Bakauheni ke Simpang Susun Bakauheni dan seksi V dari Lematang ke Kota Baru Lampung.(*)