Izin Deklarasi #2019GantiPresiden Kerap Ditolak, Ini Kata Inisiator

Jabungonline.com – Inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera menanggapi adanya penolakan izin acara #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Terakhir Aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman mendapat penghadangan oleh massa saat akan bertolak dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau. Bahkan Neno Warisman dan aktivis lainnya harus dipulangkan kembali ke Jakarta.

Mardani kecewa dengan penolakan tersebut. Padahal, menurutnya gerakan #2019GantiPresiden ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi.

Hal ini, kata Mardani, meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi pada prinsipnya kedaulatan rakyat.

Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Monas

“Dan itu terwujud pada tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu,” tulis Mardani di akun resmi Twitter-nya, Sabtu (25/8).

Kedua, semua proses deklarasi kami selalu ikuti prosedur baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan. Kami juga buat publikasi sesuai kemampuan. Jadi ini gerakan yang transparan, damai, tertib dan penuh keceriaan.

Publik kian dewasa, karena dapat berbeda pendapat namun tetap dapat saling menghargai. “Mau yang dua periode atau satu periode semua punya hak menyampaikan pendapat dan dijamin Undang-undang,” tuturnya.

Ketiga, Mardani mengimbau pihak-pihak terkait utk menjadi ayah yang bijak bagi semua anak bangsa yg ingin mencintai negeri ini walau kadang dengan cara yang unik seperti pihaknya. Keempat, pada waktunya nanti gerakan #2019GantiPresiden ini akan membuat keputusan besar, karena seperti diketahui sudah ada dua kandidat yang maju dalam Pilpres 2019.

“Berikan kami waktu dan kami tetap akan berpegang pada prinsip edukasi publik dengan cara elegan, santun, dan konstitusional. Insya Allah akan terwujud #2019GantiPresiden pada Pilpres tahun depan,” ucap Mardani.

Selanjutnya, beberapa orang atau kelompok yang melakukan ‘penolakan deklarasi’ juga harus dihormati, mereka juga menyampaikan aspirasi yang diatur dalam demokrasi. Tinggal polisi mengatur dua belah pihak agar semua bisa berjalan tertib dan sesuai aturan hukum. Kemudian masyarakat harus terus diedukasi bahwa dalam demokrasi akan sering dijumpai perbedaan-perbedaan, semakin dewasa masyarakat berdemokrasi, semakin menghormati perbedaan.

“Perbedaan itu anugerah dalam kebinnekaan kita,” tambahnya.

Mardani berharap, semoga para pendukung #2019GantiPresiden, maupun kelompok penolaknya yaitu #Tetap2Periode bisa saling menghormati, sehingga demokrasi berjalan sesuai Undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, Mardani mengajak agar semuanya menghilangkan kebencian dan persekusi serta pengadangan.

“Semua ini demi kualitas demokrasi dan bernegara kita agar semakin baik dan tumbuh menjadi negara besar yang menghargai perbedaan. Dan yang terpenting lagi bagi kedua belah pihak adalah jaga ketertiban umum sebagai syarat utama,” tutup Mardani.

Sekelompok massa menggelar aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Ahad (26/8). Namun, aksi tidak berlangsung lama lantaran polisi membubarkan aksi tersebut. Polisi membubarkan aksi tersebut lantaran Polda Jawa Timur (Jatim) tidak mengeluarkan izin untuk digelarnya aksi tersebut.

Setelah dibubarkan polisi, massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden pun bergerak ke Jalan Indrapura, tepatnya di depan Gedunh DPRD Jatim. Di sana massa masih berkerumun dan melaksanakan aksinya. Namun tidak lama juga muncul sekelompok massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden tersebut yang sebelumnya melakukan aksi di Jalan Tunjungan.

Massa penolak aksi deklarasi ini sebagian besar terdiri dari Pemuda Pancasila dan Banser. Massa penolak deklarasi #2019GantiPresiden pun terus meneriakkan agar masa aksi deklarasi #2019GantiPresiden dibubarkan dan jalanan kembali lancar. (rol)