Jokowi Diminta Bicara dengan Benny Wenda dan Rakyat Papua

Presiden Jokowi mendapat desakan dari Koalisi Masyarakat Papua untuk berunding dengan Benny Wenda. (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jabung Online  -- Kelompok Masyarakat Sipil Papua meminta Presiden Joko Widodo berunding dengan tokoh Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Koalisi menilai perundingan dilakukan guna membahas penyelesaian masalah di Papua. 

Aktivis HAM dari Timika, Adolfina menyebut Benny Wenda merupakan tokoh yang paling tepat dan mengerti masalah yang dihadapi orang Papua.

"Kalau bisa, Presiden Joko Widodo minta Benny Wenda hadir dan melakukan negosiasi dan juga bicara dengan rakyat. Bukan dengan tokoh-tokoh atau elite," kata Adolfina saat ditemuiCNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (9/9).

Koalisi kata dia, menegaskan tidak ada kontak dengan Benny Wenda. Namn Adolfina menyebut fakta di lapangan, rakyat lebih memilih kenapa tidak Benny Wenda saja yang bicara mengatasnamakan orang Papua. 

"Jadi orang Papua sudah yakin dia adalah presidennya orang Papua yang bisa bertanggung jawab. Itu Benny Wenda, bukan saya buat-buat, bukan saya akal-akal," tutur Adolfina.

Dia juga menyarankan agar pemerintah tak lagi menggunakan cara lama. Salah satunya, menggelar dialog dengan tokoh masyarakat.

Sebelumnya Adolfina mengungkapkan sempat diundang untuk bertatap muka dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian untuk berdialog. Namun dia memilih tak hadir dalam undangan pertemuan pada Rabu, 28 Agustus 2019 di Ruang Rapat Rimba Papua Hotel.

"Kalau mau diundang maka Bapak Tito undang saja semua rakyat, kumpulkan di lapangan."

Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Senada, pegiat HAM dari Jayapura Cresco Yesnat menambahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto juga harus segera menarik pasukan militer dari Papua dan Papua Barat.

"Kami tekankan pada pemerintah Indonesia, bahwa kami tidak mau orang asli Papua dijadikan objek latihan perang," kata Cresco.

Selain itu ia melanjutkan, Presiden Jokowi perlu berhati-hati mendengar masukan dari orang yang mengatasnamakan orang Papua. Cresco menyarankan kepala negara memilih tokoh yang sungguh-sungguh mengetahui akar masalah di daerah paling timur Indonesia tersebut.

Seperti diketahui, rentetan aksi solidaritas antirasialisme merebak di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Protes bermula dari insiden dugaan rasialisme yang menimpa mahasiswa asli Papua di Asrama Surabaya, Jawa Timur.

Beberapa unjuk rasa itu berujung ricuh di antaranya di Jayapura, Fakfak, Timika, Manokwari, Sorong juga Jakarta. Akibat kerusuhan di sejumlah titik itu, warga sipil ditangkap, ada yang luka-luka juga korban tewas. Hingga kini masih terdapat sejumlah versi terkait jumlah penangkapan dan korban tewas juga luka-luka.

(ika/ain)