JAKARTA – Pemerintah tengah membahas kemungkinan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Wacana tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memperluas peran koperasi dalam pelayanan ekonomi masyarakat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan mengenai skema pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah menargetkan rencana tersebut dapat mulai dijalankan pada 2026, meskipun mekanisme dan jadwal pelaksanaannya masih perlu diperjelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Jakarta. Ia juga memberikan sinyal bahwa rencana itu ditujukan untuk direalisasikan pada tahun ini, bukan semata-mata menunggu hingga 2027.
Rincian Gaji Pokok PNS Berdasarkan Golongan
Besaran gaji pokok PNS berbeda-beda, bergantung pada golongan ruang dan masa kerja golongan. Ketentuan gaji pokok tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
Berikut kisaran gaji pokok PNS yang dapat menjadi referensi:
1. Golongan I
- IA: Rp1.685.700–Rp2.522.600
- IB: Rp1.840.800–Rp2.670.700
- IC: Rp1.918.700–Rp2.783.700
- ID: Rp1.999.900–Rp2.901.400
2. Golongan II
- IIA: Rp2.184.000–Rp3.643.400
- IIB: Rp2.385.000–Rp3.797.500
- IIC: Rp2.485.900–Rp3.958.200
- IID: Rp2.591.100–Rp4.125.600
3. Golongan III
- IIIA: Rp2.785.700–Rp4.575.200
- IIIB: Rp2.903.600–Rp4.768.800
- IIIC: Rp3.026.400–Rp4.970.500
- IIID: Rp3.154.400–Rp5.180.700
4. Golongan IV
- IVA: Rp3.287.800–Rp5.399.900
- IVB: Rp3.426.900–Rp5.628.300
- IVC: Rp3.571.900–Rp5.866.400
- IVD: Rp3.723.000–Rp6.114.500
- IVE: Rp3.880.400–Rp6.373.200
Rentang di atas merupakan gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang diterima setiap bulan. Nominalnya ditentukan pula oleh masa kerja yang diperhitungkan dalam golongan masing-masing.
Penghasilan PNS Tidak Hanya Berasal dari Gaji Pokok
Selain gaji pokok, PNS dapat menerima berbagai tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen penghasilan tersebut antara lain tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan makan, serta tunjangan umum bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.
Tidak semua PNS menerima tunjangan dengan nominal yang sama. Perbedaan instansi, jabatan, kelas jabatan, status keluarga, dan aturan yang berlaku dapat memengaruhi jumlah penghasilan yang diterima.
Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa jumlah gaji yang nantinya disalurkan melalui Kopdes Merah Putih akan sama untuk seluruh pegawai. Pemerintah masih perlu menjelaskan komponen pembayaran yang akan masuk dalam skema tersebut.
Kapan Gaji PNS Mulai Disalurkan Melalui Kopdes?
Walaupun Menteri Koperasi telah menyampaikan target pelaksanaan pada 2026, tanggal pasti penerapan skema pembayaran tersebut belum diumumkan secara terperinci.
Beberapa hal yang masih perlu mendapat kejelasan meliputi mekanisme pencairan, koperasi yang akan terlibat, cakupan pegawai penerima, serta hubungan sistem baru tersebut dengan layanan perbankan yang selama ini digunakan untuk membayar gaji.
Dengan demikian, target pelaksanaan tidak serta-merta berarti seluruh PNS sudah dapat menerima gaji melalui koperasi pada waktu yang bersamaan.
DPR Soroti Kesiapan Koperasi dan Perbankan Daerah
Wacana tersebut juga memunculkan pembahasan mengenai kesiapan kelembagaan koperasi dan dampaknya terhadap perbankan, khususnya bank pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar rencana tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu untuk PNS di lingkungan pemerintah pusat. Sementara itu, pembayaran gaji PNS dan PPPK pemerintah daerah diusulkan tetap melalui bank daerah agar keberlangsungan fungsi perbankan daerah dapat terjaga.
Menurut pandangan tersebut, perubahan saluran pembayaran gaji perlu mempertimbangkan hubungan antara pegawai dan perbankan, termasuk kewajiban kredit yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan otomatis dari rekening.
Usulan DPR tersebut merupakan pandangan dalam pembahasan kebijakan, bukan penetapan final mengenai siapa saja yang akan mengikuti skema pembayaran melalui koperasi.
Menunggu Keputusan Resmi Pemerintah
Rencana pembayaran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu agenda yang perlu dikaji secara menyeluruh. Selain tujuan memperkuat peran koperasi, pemerintah perlu memastikan sistem pembayaran berjalan aman, tepat waktu, transparan, dan tidak mengganggu hak pegawai.
Sampai ada penjelasan resmi mengenai petunjuk teknis dan jadwal penerapan, informasi tentang pembayaran gaji melalui koperasi sebaiknya dipahami sebagai rencana yang sedang dipersiapkan.
PNS maupun masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan kebijakan melalui pengumuman resmi kementerian dan lembaga terkait agar tidak keliru memahami informasi yang beredar.
#gajiPNS2026, #KopdesMerahPutih, #gajiASN, #KementerianKoperasi, #rinciangajiPNS.