JAKARTA – Partai Demokrat mendorong lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk mencermati serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia menilai putusan MA dalam perkara tersebut memiliki konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, terutama karena menyangkut dokumen persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden.
Jansen membandingkan putusan MA tersebut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dalam rumusan kedua putusan tersebut.
Jika sebelumnya MK dinilai belum menemukan bukti yang cukup untuk memastikan persoalan dokumen pendidikan Gibran, putusan MA kali ini disebut Jansen memiliki amar yang lebih tegas.
Ia merujuk pada putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, sekaligus memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Menurut Jansen, konsekuensi dari putusan tersebut perlu dikaji lebih jauh karena berkaitan dengan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Jansen Sebut Ada Dua Kemungkinan Langkah
Dalam pandangannya, Jansen mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ia menyampaikan dua kemungkinan yang menurutnya dapat menjadi jalan penyelesaian persoalan tersebut.
Pertama, Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kedua, DPR dan MPR mengambil langkah melalui mekanisme konstitusional apabila persoalan tersebut memang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Jansen berpendapat bahwa putusan pengadilan tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen administratif tanpa tindak lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan.
Ia menilai lembaga negara perlu memperhatikan implikasi putusan tersebut, terutama karena persoalan yang muncul berkaitan dengan jabatan publik tertinggi di pemerintahan.
DPR dan MPR Dinilai Memiliki Peran Penting
Jansen juga memberikan analogi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam berbagai perkara.
Dalam perkara pidana, pelaksanaan putusan berada dalam kewenangan jaksa. Sementara dalam perkara perdata, terdapat mekanisme pelaksanaan melalui juru sita.
Adapun untuk persoalan yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan, menurut pandangannya, DPR dan MPR perlu menjalankan peran sesuai kewenangan konstitusional masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa tanpa adanya tindak lanjut, putusan hukum berpotensi hanya menjadi dokumen tertulis yang tidak memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian persoalan.
Meski demikian, Jansen mengakui belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut akan berlanjut menjadi agenda pembahasan politik di DPR maupun MPR.
Ia menyerahkan perkembangan selanjutnya kepada para pemangku kepentingan politik yang memiliki kewenangan untuk membahas persoalan tersebut.
Mekanisme Konstitusi Tetap Menjadi Penentu
Pernyataan Jansen tersebut membuka kembali perdebatan mengenai hubungan antara putusan lembaga peradilan dan mekanisme ketatanegaraan.
Namun, penting dipahami bahwa pernyataan politik seorang kader partai tidak serta-merta menjadi keputusan hukum yang mengikat.
Begitu pula, putusan mengenai ketidakabsahan suatu dokumen tidak otomatis dapat dimaknai sebagai pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden.
Persoalan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki prosedur tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Terdapat tahapan dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Dengan demikian, tindak lanjut atas putusan MA tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran maupun tekanan politik.
Perkembangan persoalan ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat tentu menunggu bagaimana lembaga-lembaga negara menyikapi putusan tersebut dengan tetap menjunjung kepastian hukum, prinsip demokrasi, dan supremasi konstitusi.
Sumber: Warta Ekonomi, pernyataan Jansen Sitindaon, 1 November 2026.
Redaksi: Jabungonline.com