JAKARTA – Dewan Pers menegaskan bahwa perusahaan media atau portal berita independen tidak boleh menggunakan nama yang menyerupai maupun mencatut identitas lembaga negara, lembaga pemerintahan, institusi penegak hukum, serta lembaga publik lainnya tanpa memiliki hubungan atau afiliasi resmi dengan institusi yang bersangkutan.
Ketentuan ini menjadi perhatian penting di tengah semakin banyaknya portal berita daring yang bermunculan di Indonesia. Tidak sedikit pengelola media menggunakan nama yang menyerupai institusi resmi negara dengan tujuan membangun citra, meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahkan memberikan kesan seolah-olah media tersebut merupakan bagian dari lembaga pemerintahan.
Praktik tersebut dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat dan dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan intimidasi, penyalahgunaan profesi wartawan, hingga tindakan yang merugikan narasumber.
Dewan Pers menegaskan bahwa media massa harus memiliki identitas independen dan tidak boleh menciptakan kesan sebagai perpanjangan tangan lembaga negara apabila memang tidak memiliki hubungan kelembagaan.
Dewan Pers Sudah Mengeluarkan Seruan Sejak 2014
Larangan penggunaan nama penerbitan pers yang menyerupai lembaga resmi sebenarnya bukan persoalan baru.
Dewan Pers telah menerbitkan Seruan Nomor 01/Seruan-DP/I/2014 tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers pada 30 Januari 2014.
Dalam seruan tersebut, Dewan Pers meminta pengelola penerbitan pers agar tidak menggunakan nama yang menyerupai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, maupun lembaga publik yang sudah dikenal masyarakat.
Beberapa contoh yang secara khusus disebutkan dalam dokumen tersebut adalah penggunaan nama KPK yang menyerupai Komisi Pemberantasan Korupsi, BIN yang menyerupai Badan Intelijen Negara, BUSER yang menyerupai satuan tugas kepolisian, serta ICW yang dikenal sebagai Indonesia Corruption Watch.
Dewan Pers menilai penggunaan nama-nama tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat karena publik bisa menganggap media tersebut memiliki hubungan resmi dengan institusi yang namanya digunakan.
Seruan tersebut juga memberikan pengecualian bagi penerbitan atau media internal yang memang dikelola oleh lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, atau lembaga publik yang bersangkutan.
Dengan demikian, media independen dan media internal resmi suatu lembaga merupakan dua hal yang berbeda.
Tahun 2025, Dewan Pers Kembali Tegaskan Penertiban Media Pencatut Nama Lembaga Negara
Persoalan ini kembali mendapat perhatian pada 5 Agustus 2025.
Dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyampaikan bahwa Dewan Pers akan menertibkan media-media yang menggunakan nama lembaga negara tanpa memiliki hubungan resmi.
Beberapa institusi yang menjadi perhatian antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan sejumlah lembaga negara lainnya.
Dewan Pers menjelaskan bahwa penggunaan nama institusi resmi oleh media yang tidak memiliki afiliasi dapat menimbulkan kesan seolah-olah media tersebut merupakan bagian atau perwakilan dari institusi negara.
Langkah penertiban yang disampaikan Dewan Pers meliputi pemberian surat peringatan kepada media yang bersangkutan agar mengganti nama dan menghentikan aktivitas yang memberikan kesan sebagai bagian dari lembaga resmi.
Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Dewan Pers menyatakan dapat mengambil langkah lanjutan berupa pencabutan status verifikasi media. Sertifikasi kompetensi wartawan yang terlibat juga dapat dicabut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pengelola media agar lebih berhati-hati dalam menentukan nama perusahaan maupun merek portal berita.
Contoh Nama Portal Berita yang Berpotensi Melanggar Ketentuan
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terdapat sejumlah contoh penggunaan nama yang berpotensi menimbulkan persoalan apabila dipakai oleh perusahaan media independen tanpa hubungan resmi dengan institusi yang bersangkutan.
Berikut beberapa ilustrasinya:
1. Menggunakan nama KPK
Contoh:
- KPK News Indonesia.
- Media KPK Nasional.
- KPK Investigasi.
- Koran KPK.
Nama tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa media memiliki hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal tidak mempunyai afiliasi resmi.
2. Menggunakan nama Polri
Contoh:
- Polri News.
- Media Polri Indonesia.
- TV Polri Nasional.
- Portal Berita Polri.
Nama tersebut dapat membuat masyarakat menganggap portal berita merupakan media resmi Kepolisian Republik Indonesia.
Perlu dibedakan dengan media yang benar-benar dikelola dan dimiliki institusi Polri.
3. Menggunakan nama Kejaksaan
Contoh:
- Kejaksaan News.
- Media Kejaksaan Indonesia.
- TV Kejaksaan Nasional.
- Portal Kejaksaan RI.
Penggunaan nama tersebut oleh media independen berpotensi menciptakan kesan sebagai saluran informasi resmi Kejaksaan.
4. Menggunakan nama TNI
Contoh:
- TNI News Indonesia.
- Media TNI Nasional.
- Portal Informasi TNI.
- TV TNI Independen.
Penggunaan nama tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak mempunyai hubungan kelembagaan dengan Tentara Nasional Indonesia.
5. Menggunakan nama lembaga pemerintahan lainnya
Contoh:
- BPK News.
- BIN Media.
- Mahkamah Agung News.
- DPR RI News.
- Istana Negara Media.
- Kemendagri News.
Nama-nama tersebut perlu dihindari oleh media independen apabila penggunaannya menimbulkan kesan bahwa portal tersebut merupakan media resmi lembaga negara.
Contoh di atas merupakan ilustrasi nama yang berpotensi bermasalah, bukan daftar putusan pelanggaran terhadap masing-masing media.
Tidak Hanya Nama, Logo dan Identitas Visual Juga Menjadi Perhatian
Persoalan pencatutan identitas lembaga negara bukan hanya berkaitan dengan nama portal berita.
Dalam tata cara pendataan perusahaan pers yang dipublikasikan Dewan Pers, aspek nama dan logo media juga menjadi perhatian.
Logo media tidak boleh mengandung, mencerminkan, atau menyerupai identitas lembaga resmi negara.
Begitu pula nama media tidak boleh mengandung, mencerminkan, atau menyerupai nama lembaga resmi negara.
Artinya, perusahaan media independen perlu memperhatikan seluruh identitas visual yang digunakan, termasuk desain lambang, simbol, warna, dan tampilan yang berpotensi membuat masyarakat salah memahami status kelembagaan media tersebut.
Sebagai contoh, sebuah portal berita independen yang menggunakan nama berbeda tetapi memasang lambang Garuda, logo institusi kepolisian, atau simbol resmi lembaga negara dengan desain yang menimbulkan kesan sebagai media pemerintah tetap berpotensi menghadapi persoalan.
Karena itu, identitas media harus dibuat secara mandiri dan tidak meniru identitas institusi resmi.
Apakah Media Independen Dilarang Memberitakan KPK, Polri, TNI, dan Pemerintah?
Jawabannya tidak.
Dewan Pers tidak melarang media independen memberitakan aktivitas lembaga negara.
Media tetap memiliki kebebasan jurnalistik untuk melakukan peliputan, investigasi, wawancara, kritik, dan pemberitaan mengenai seluruh lembaga pemerintahan maupun institusi penegak hukum.
Contohnya:
- Memberitakan penangkapan tersangka oleh KPK.
- Meliput kegiatan Kapolri dan jajaran kepolisian.
- Memberitakan proses penyidikan oleh Kejaksaan.
- Meliput kegiatan TNI.
- Memberitakan kebijakan Presiden dan DPR.
- Melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah.
Seluruh aktivitas jurnalistik tersebut merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Yang menjadi persoalan bukan pemberitaannya, melainkan penggunaan nama atau identitas lembaga resmi sebagai identitas media tanpa hubungan kelembagaan yang sah.
Dengan kata lain, media independen bebas mengkritik dan memberitakan pemerintah, tetapi tidak boleh memberikan kesan bahwa dirinya merupakan media resmi pemerintah apabila kenyataannya bukan.
Bagaimana Jika Media Memiliki Kerja Sama dengan Lembaga Negara?
Hal ini juga perlu dipahami secara hati-hati.
Kerja sama pemberitaan, kemitraan publikasi, pemasangan iklan, atau hubungan komunikasi dengan suatu instansi tidak otomatis menjadikan perusahaan media sebagai bagian dari lembaga tersebut.
Sebagai contoh, sebuah portal berita bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam publikasi kegiatan pembangunan. Kerja sama tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepada portal berita untuk menggunakan nama atau logo pemerintah daerah seolah-olah merupakan media resmi milik pemerintah.
Afiliasi kelembagaan harus dibedakan dari hubungan bisnis, kemitraan, maupun kerja sama pemberitaan.
Apabila sebuah media memang merupakan media internal yang dikelola secara resmi oleh institusi bersangkutan, hal tersebut memiliki kedudukan berbeda sebagaimana pengecualian yang disebutkan dalam Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/I/2014.
Apa Dasar Hukum Pendirian Perusahaan Media di Indonesia?
Pendirian perusahaan pers di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
Sementara Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Selanjutnya, Pasal 12 mengatur kewajiban perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan mendirikan perusahaan pers tetap harus disertai tanggung jawab hukum dan identitas perusahaan yang jelas.
Perlu dipahami bahwa Seruan Dewan Pers mengenai penggunaan nama penerbitan pers merupakan ketentuan dan kebijakan penataan pers. Larangan tersebut tidak boleh disederhanakan seolah-olah setiap penggunaan kata yang sama dengan nama institusi otomatis merupakan tindak pidana tersendiri berdasarkan UU Pers.
Penilaian tetap harus melihat konteks penggunaan nama, kemiripan identitas, potensi kesalahpahaman publik, serta ketentuan hukum lain yang relevan.
Alternatif Nama Portal Berita yang Lebih Aman dan Independen
Bagi masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan media atau portal berita nasional maupun daerah, sebaiknya menggunakan nama yang memiliki karakter tersendiri dan tidak menyerupai identitas lembaga negara.
Beberapa contoh nama yang dapat menjadi inspirasi:
1. Nusantara News.
2. Fakta Indonesia.
3. Rakyat Bicara.
4. Jaringan Berita Nasional.
5. Suara Publik Indonesia.
6. Kabar Nusantara.
7. Aktual Indonesia.
8. Media Transparansi.
9. Berita Rakyat.
10. Lensa Nasional.
Nama-nama tersebut tetap harus diperiksa ketersediaannya, termasuk kemungkinan kesamaan dengan merek atau perusahaan media lain.
Pengelola juga perlu memastikan nama domain, merek dagang, badan hukum, serta identitas perusahaan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penutup: Kebebasan Pers Harus Berjalan Bersama Profesionalisme
Penegasan Dewan Pers mengenai penggunaan nama lembaga negara menjadi pengingat bahwa mendirikan portal berita bukan hanya persoalan memiliki situs web, media sosial, kartu pers, atau wartawan di lapangan.
Perusahaan pers harus mempunyai identitas yang jelas, badan hukum, penanggung jawab, serta menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.
Masyarakat juga perlu lebih kritis dalam mengenali media yang mengaku memiliki hubungan dengan institusi pemerintahan atau lembaga penegak hukum.
Jangan sampai nama dan atribut yang menyerupai lembaga negara digunakan untuk memperoleh kepercayaan publik secara tidak semestinya.
Pada akhirnya, independensi media tidak ditentukan oleh seberapa mirip namanya dengan institusi negara, melainkan oleh integritas, kualitas pemberitaan, akurasi informasi, serta tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Pers yang independen harus berani mengawasi kekuasaan, tetapi juga harus jujur mengenai identitas dan kedudukannya sendiri.
---
SUMBER DAN REFERENSI:
1. Dewan Pers, Seruan Nomor 01/Seruan-DP/I/2014 tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers.
2. Dewan Pers, pemberitaan 5 Agustus 2025 tentang penertiban media yang mencatut nama lembaga negara.
3. Tata Cara Pendataan Perusahaan Pers, Dewan Pers.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan edukasi hukum dan jurnalistik. Contoh nama yang disebutkan bukan penetapan bahwa perusahaan atau media tertentu telah melakukan pelanggaran. Penilaian terhadap suatu nama harus dilakukan berdasarkan identitas, konteks penggunaan, hubungan kelembagaan, serta ketentuan yang berlaku.