BANDAR LAMPUNG – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen Universitas Lampung (UNILA) menjadi sorotan publik. Persoalan yang sebelumnya ditangani melalui mekanisme internal kampus kini berkembang ke ranah kepolisian dan memicu gelombang protes mahasiswa yang menuntut transparansi serta tindakan tegas dari pihak universitas.
Seorang dosen UNILA berinisial RF dilaporkan ke Polda Lampung oleh seorang mahasiswi pascasarjana pada 9 November 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor 885/XI/2026.
Berdasarkan keterangan korban sebagaimana diberitakan sejumlah media, dugaan tindakan tidak pantas tersebut terjadi pada 5 Mei 2026 ketika korban mengurus tanda tangan dokumen akademik. Korban mengaku mengalami tindakan berupa mengelus pipi dan telinga, memeluk, hingga mencium kening.
Laporan tersebut kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Polda Lampung telah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban serta sejumlah saksi untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.
Korban juga mendapatkan pendampingan hukum dari YLBHI-LBH Bandar Lampung guna memastikan hak-haknya terlindungi selama proses penanganan perkara berlangsung.
PPKPT UNILA Disebut Telah Menemukan Unsur Dugaan Kekerasan Seksual
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Tim Advokasi PPKPT UNILA disebut telah melakukan pemeriksaan internal terhadap korban dan dosen yang dilaporkan.
Dalam pemberitaan media, tim tersebut menyampaikan adanya unsur-unsur dugaan kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan internal. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas melalui rekomendasi tindak lanjut.
Temuan internal tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak universitas, khususnya mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
Meski demikian, hasil pemeriksaan internal tidak dapat disamakan dengan putusan pidana. Proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
Ratusan Mahasiswa Geruduk Gedung Rektorat
Puncak perhatian publik terjadi pada Kamis, 12 November 2026. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan mendatangi Gedung Rektorat UNILA untuk menyampaikan protes dan mendesak pimpinan universitas mengambil sikap tegas.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari mendesak tindakan tegas terhadap dosen yang dilaporkan, menjamin keselamatan dan perlindungan korban, mengevaluasi kinerja Satgas PPKPT, hingga membuka transparansi penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Mahasiswa juga meminta agar seluruh dugaan kekerasan seksual di lingkungan universitas ditelusuri secara serius dan tidak berhenti pada satu laporan saja.
Dalam pertemuan dengan pihak kampus, mahasiswa hanya ditemui Wakil Rektor III, Prof. Sunyono. Sementara itu, Rektor disebut sedang melakukan perjalanan dinas dan dosen yang dilaporkan disebut sedang menjalankan ibadah umrah.
Belum adanya jawaban yang dianggap memuaskan membuat mahasiswa mendesak agar pihak rektorat menyelenggarakan forum terbuka pada Senin mendatang dengan melibatkan pimpinan universitas dan pihak-pihak terkait.
Publik Pertanyakan Tanggung Jawab Institusi
Kasus ini tidak lagi semata-mata menyangkut dugaan tindakan seorang dosen terhadap mahasiswi. Lebih jauh, persoalan tersebut telah berkembang menjadi ujian terhadap komitmen institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Pihak universitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani secara profesional, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak korban.
Keberadaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) juga perlu menjadi perhatian. Satgas tidak boleh hanya hadir sebagai pemenuhan administratif, tetapi harus benar-benar menjalankan fungsi pencegahan, penerimaan laporan, penanganan, serta pendampingan terhadap korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi pemeriksaan internal telah ditindaklanjuti oleh pimpinan universitas, tanpa membuka identitas maupun informasi pribadi korban.
Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian
Dalam kasus seperti ini, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai mahasiswa yang berani melaporkan dugaan kekerasan seksual justru menghadapi tekanan psikologis, intimidasi, diskriminasi akademik, maupun ancaman terhadap masa depan pendidikannya.
Di sisi lain, proses hukum harus tetap berjalan secara objektif dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
Pimpinan UNILA perlu menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki keberanian untuk mengevaluasi diri, mengambil langkah sesuai kewenangan, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap mekanisme pertanggungjawaban.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, mengembangkan kemampuan, dan membangun masa depan, bukan ruang yang membuat mereka takut terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Kini publik menunggu langkah nyata Rektorat UNILA. Bukan sekadar pernyataan, tetapi transparansi, perlindungan korban, evaluasi internal, dan komitmen memastikan lingkungan pendidikan tinggi benar-benar bebas dari kekerasan seksual.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi media hingga 12 November 2026. Status dugaan perkara tetap harus dihormati sampai terdapat proses hukum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.