Ketika Identitas Pers Lebih Ditonjolkan daripada Kualitas Pemberitaan, Publik Patut Bertanya tentang Profesionalisme dan Etika Jurnalistik.
Menyampaikan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum (APH) merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada larangan bagi seseorang, termasuk wartawan, untuk melaporkan dugaan tindak pidana apabila memiliki alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ada satu hal yang perlu dipahami bersama: laporan polisi bukanlah bukti bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Laporan polisi merupakan pintu awal bagi proses penegakan hukum, bukan kesimpulan atas suatu perkara.
Persoalan menjadi menarik ketika identitas wartawan, status media, atau profesi jurnalistik justru lebih sering ditonjolkan melalui ancaman laporan polisi daripada melalui produk jurnalistik yang dapat diuji kualitasnya.
Di sinilah publik layak mengajukan pertanyaan kritis: Jika seseorang mengaku sebagai wartawan, di mana karya jurnalistiknya?
Pers Bukan Sekadar Identitas, Melainkan Tanggung Jawab Profesional
Wartawan bukan sekadar seseorang yang memiliki kartu pers, tercantum dalam struktur redaksi, atau membawa nama sebuah perusahaan media.
Profesi wartawan mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan tersebut juga disertai kewajiban untuk menghormati norma-norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta prinsip profesionalitas.
Pasal 7 ayat (2) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Artinya, identitas kewartawanan bukanlah alat untuk memperoleh kekebalan hukum, melainkan amanah untuk menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab.
Laporan Polisi Bukan Produk Jurnalistik
Ada perbedaan mendasar antara menjalankan fungsi jurnalistik dan menggunakan hak sebagai warga negara untuk melaporkan suatu persoalan kepada aparat penegak hukum.
Keduanya sah, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Ketika wartawan menemukan dugaan penyimpangan, terdapat sejumlah langkah jurnalistik yang semestinya dilakukan, antara lain:
- Mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung.
- Melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi.
- Mengonfirmasi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
- Menguji informasi melalui sumber yang relevan dan kompeten.
- Menyajikan fakta secara berimbang.
- Menyampaikan informasi kepada publik dengan memperhatikan kepentingan umum.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, wartawan tetap memiliki hak untuk melaporkannya kepada APH.
Namun, laporan tersebut tidak otomatis menggantikan kewajiban jurnalistik. Sebaliknya, wartawan juga tidak boleh menganggap bahwa setiap informasi yang diterimanya sudah merupakan fakta hanya karena telah dituangkan dalam laporan polisi.
Laporan polisi adalah instrumen hukum, sedangkan karya jurnalistik adalah hasil kerja profesional yang harus dapat diuji berdasarkan fakta dan etika.
Jangan Gunakan Identitas Pers untuk Menimbulkan Tekanan
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan identitas pers untuk menciptakan ketakutan atau tekanan psikologis terhadap pihak tertentu.
Misalnya, seseorang datang dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan, kemudian menunjukkan kartu pers, menyebut nama medianya, atau mengancam akan melaporkan seseorang kepada polisi apabila keinginannya tidak dipenuhi.
Perilaku semacam ini patut dikritisi apabila benar terjadi.
Sebab, kewenangan jurnalistik bukanlah kewenangan untuk mengintimidasi. Wartawan tidak memiliki otoritas untuk memutuskan seseorang bersalah, memaksakan kehendak, atau menjadikan pemberitaan sebagai alat tawar-menawar.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi, persoalannya harus diuji berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar berdasarkan pengakuan ataupun tuduhan sepihak.
Kritik terhadap perilaku oknum juga tidak boleh digeneralisasi sebagai serangan terhadap seluruh profesi wartawan.
Justru dengan mengkritisi penyimpangan, kehormatan profesi jurnalistik dapat dijaga.
Kartu Pers Tidak Menghapus Kewajiban Mematuhi Hukum
Perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang mengaku wartawan otomatis menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.
Begitu pula, tidak setiap persoalan yang melibatkan wartawan harus langsung dipandang sebagai persoalan pers.
Jika yang dipermasalahkan adalah karya jurnalistik, penyelesaiannya harus memperhatikan mekanisme yang diatur dalam UU Pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers.
Namun, apabila terdapat dugaan tindakan di luar kegiatan jurnalistik, seperti penipuan, pemerasan, pengancaman, atau perbuatan pidana lainnya, persoalan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, penting membedakan kritik terhadap pemberitaan, sengketa pers, dan dugaan tindak pidana.
Ketiganya memiliki karakteristik serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.
Publik Berhak Mendapatkan Informasi, Bukan Sekadar Pertunjukan Konflik
Pada akhirnya, keberadaan pers memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar memperlihatkan siapa yang berani melapor ke polisi atau siapa yang memiliki akses kepada pejabat dan aparat.
Pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Masyarakat membutuhkan wartawan yang mampu membongkar persoalan berdasarkan fakta, mengawasi kebijakan publik, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menjelaskan persoalannya.
Masyarakat tidak membutuhkan identitas pers yang hanya muncul ketika terjadi konflik, tetapi minim kontribusi dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat.
Wartawan profesional tidak diukur dari seberapa sering namanya disebut dalam laporan polisi, seberapa banyak orang yang merasa tertekan oleh kehadirannya, atau seberapa keras ancaman yang disampaikan.
Profesionalisme diukur dari kualitas karya, ketepatan informasi, keberanian mengungkap fakta, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang dipublikasikan.
Penutup: Mari Kembalikan Pers pada Marwahnya
Tulisan ini bukan serangan terhadap profesi wartawan, bukan pula upaya membatasi kebebasan pers. Sebaliknya, ini merupakan pengingat bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.
Setiap warga negara berhak melaporkan dugaan pelanggaran hukum. Setiap wartawan berhak menjalankan profesinya. Setiap orang yang dilaporkan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah.
Tidak boleh ada pihak yang dihakimi hanya berdasarkan dugaan. Tidak boleh pula ada profesi yang dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.
Sebab, kehormatan seorang wartawan tidak terletak pada kartu pers yang dikantonginya, melainkan pada kebenaran informasi yang disampaikannya.
Wartawan profesional menghasilkan karya jurnalistik, bukan sekadar menunjukkan laporan polisi.
Dan jika identitas pers lebih sering digunakan untuk menakut-nakuti daripada mencerdaskan masyarakat, maka yang perlu dipertanyakan bukan kebebasan persnya, melainkan pemahaman dan tanggung jawab orang yang mengatasnamakan profesi tersebut.