Ini Nasihat Politisi PDI P Untuk Menkumham Yasonna Laoly

Cukup lama tak terdengar, anggota DPR dari PDI P yang kerap mengkrititsi pemerintahan yang didukung partainya, Effendi Simbolon, kembali bersuara. Kali ini, ia menyarankan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly agar bersikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik kepengurusan partai politik.

“Dia harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai gegabah karena kebijakannya mewakili pemerintah,” tutur Effendi Simbolon, Selasa, 17 Maret 2015. 

Menurut Effendi, Yasonna pasti akan bertanggung jawan dengan apa yang telah ia putuskan. Karena itu, ia juga mempersilakan rekan-rekan sejawatnya di DPR untuk mengusulkan penggunaan hak angket.

“Silakan saja wacana itu kita lihat nanti,” katanya.

Pada Senin malam, 16 Maret 2015 lalu, setelah pertemuan dengan utusan 32 DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia di kediaman Ketua Umum Aburizal Bakrie, Jakarta, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo memang menyampaikan, DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia‎ meminta Yasona Laoly bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput, terutama dalam perebutan kantor-kantor DPD Partai Golkar di berbagai daerah antara jajaran pengurus Munas Bali dan Munas Ancol.

“DPD I dan II menilai Menkumham telah bertindak terlalu jauh mengacak-acak internal Partai Golkar dengan memanipulasi keputusan mahkamah partai yang sebenarnya tidak memenangkan satu pihak mana pun,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga mengungkapkan, DPD I dan II Partai Golkar akan melakukan perlawanan terhadap pelaksana tugas dari pihak kubu Ancol yang akan menduduki kantor DPD I  dan II seluruh Indonesia sampai ada keputuhan yang berkekuatan hukum tetap. Mereka juga mendesak Fraksi Partai Golkar DPR menggunakan hak konstitusionalnya bersama-sama dengan anggota fraksi Koalisi Merah Puith dan Fraksi Partai Demokrat, yakni hak penyelidikan atau hak angket. Menurut mereka, ini penting untuk dapat mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi di balik sikap Yasonna yang mengacak-acak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan presiden.