Politisasi Data Kemiskinan

Data kemisikinan laris di debat pilgub. 

Foto: Antara

Oleh: Desi Dian Sari

Jabungonline.com-Panasnya 2018 sebagai tahun politik., sepanas isu-isu yang dimunculkan.  Sebut saja salah satunya isu kemiskinan yang kerap kali diangkat guna saling serang titik lemah lawan politik, baik petahana ataupun penantang. 

Isu kemiskinan dipilih  memang karena dianggap efektif mengenai masyarakat , alias langsung dapat dirasakan .

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengungkapkan penggunaan data dengan tujuan politik tertentu memang tercium jelang tahun politik.

Bentukan data pun bisa berbeda, tergantung pesanan yang punya kepentingan. Sebab Indria menilai kritik kemiskinan tak terlepas dari kondisi kekinian. Menurutnya kebijakan kemiskinan di Indonesia masih menyentuh tahap permukaannya saja.

Contohnya dalam debat perdana Pilgub Jateng, yang mengangkat tema kesejahteraan sosial tersebut. calon gubernur nomor urut 1, Ganjar Pranowo,dan  calon gubernur nomor urut 2, Sudirman Said beradu pendapat soal penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama pemerintahan petahana. (CNN, 21/04/2018 )

Tak hanya di regional, Isu kemiskinan juga mendarat di istana. Baru-baru ini telah viral Eggi Sudjana menyampaikan ceramah yang menyebut Presiden Joko Widodo membuat rakyat miskin karena penjualan aset sumber daya alam.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyangkal dengan menyebut bahwa angka gini rasio yang menurun dari 0,41 menjadi 0,39 persen. Bahkan lebih lanjut hal tersebut, Moeldoko menyindir balik Eggi. Ia mengingatkan masjid seharusnya jadi tempat menyebarkan kebaikan dan kesejukan (CNN, Senin, 16/04/2018)

Pernyataan berbeda disampaikan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Anis menilai saat ini  kaum akademisi jarang mengangkat isu kemiskinan dan ketimpangan.Justru yang membicarakan soal kedua topik tersebut di tengah-tengah masyarakat adalah kaum pemimpin agama (CNN, 24/03/2018).

Seperti tahun-tahun yang lalu, isu kemiskinan menjadi bahan kampanye untuk saling menjatuhkan politisi maupun parpol guna meraih kekuasaan.  Harapan-harapan disematkan dalam janji kampanye , seakan ketika mereka terpilih nanti para politisi itu mampu mengentaskan kemiskinan atau memberi perubahan yang signifikan. 

Nyatanya Bukan pengentasan kemiskinan yang diupayakan serius ,  namun hanya jadi isu-isu godokan untuk memancing empati dan simpati rakyat . Supaya terpilih tentunya.  Sebab hal itu tak  mudah terealisasikan.  Hingga saat ini , kemiskinan masih menjadi PR yang tak pernah tuntas bagi pemerintahan -yang mana pun- dalam  sistem Kapitalis.  Siapapun sosok penguasa rezimnya.

Bagaimana tidak, kekayaan negara berupa sumber daya alam, penghasil triliyunan  rupiah diswastanisasi dan dimiliki golongan tertentu.. Rakyat hanya kebagian ampas atau mungkin sisa kerak saja.

Dalam sistem  yang menganut kapitalisme, rakyat hanya dihargai berdasar kelas sosial.  Yang mendapat kemudahan mengakses kekayaan negri adalah strata atas, yaitu pemilik modal besar alias konglomerat. Tidak jarang , mereka juga yang menduduki kursi kekuasaan dengan modal besar yang dimilikinya.

Kehidupan masyarakat  diperparah lagi, ketika pemerintah mempermudah akses tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia.  Padahal tingkat pengangguran Indonesia cukup tinggi dan terus meningkat yaitu sekitar 7,04 juta orang (kompas.com, 6/11/2017).

Bahkan data BPS  2017 menyebutkan dari 121,02 juta yang sudah bekerja,  masih ada 7,55 persen terkatagori setengah menganggur atau 20,40 bekerja hanya paruh waktu . (bps,go.id tentang pengangguran terbuka agustus 2017).

Tahun politik, dimana momentum pergantian tampuk kekuasaan nyatanya tak merubah apapun, siapapun pemenangnya bila sistem demokrasi kapitalis yang menjadi acuan maka tak ada yang bakal berubah. Lalu  apakah kemiskinan dibiarkan?

Islam Sebagai Solusinya  

Harus diakui, kapitalisme memang telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan.Karena paradigma kekuasaan bukan melayani masyarakat, tapi justru kekuasaan diraih dan dimanfaatkan oleh segelintir pemilik modal (pengusaha) untuk memperkaya diri. 

Kemiskinan yang terjadi, sulit diselesaikan, jika penguasa hanya mengatur (regulator) ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan lain bagi masyrakat banyak.  Tidak ada mekanisme yang efektif ,  bagaimana  caranya rakyat bisa memenuhi kebutuhannya dengan kondisi  pendapatan yang justru tidak meningkat, atau malah tak punya pendapatan sama sekali  (pengangguran).  

Bahkan ketika sudah memiliki penghasilan, belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan sekolah, kesehatan, BBM, dan sebagainya karena  harganya semakin tak terjangkau. 

Yah, sejak subsidi dan berbagai ‘bantuan’ dari pemerintah –yang diberikan setengah hati - kemudian dicabut sama sekali. Maka masyarakat dengan penghasilan pas-pasan akan semakin sulit mengakses semua itu.

 Jika demikian halnya mengapa umat tidak segera berpaling pada Islam? Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki  aturan untuk mengatasi berbagai problem kehidupan, termasuk kemiskinan. 

Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; bagi seluruh makhluk-Nya  Allah menyediakan rizki dengan adil.

Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka.  Allah Swt. berfirman:

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki.” (TQS. ar-Rum [30]: 40)

“ Tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya. “ (TQS. Hud [11]: 6)

Jika demikian halnya, mengapa terjadi kemiskinan? Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi kebutuhan manusia yang populasinya terus bertambah.

Secara i’tiqadiy, jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Swt. untuk manusia pasti mencukupi. Hanya saja, apabila kekayaan alam ini tidak dikelola dengan benar, tentu akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya.

Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang shahih dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiyah, kultural, maupun sruktural. Hanya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya.

Dia diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari Baitul Mal, dari kas lainnya. 

Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim.  Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum Muslim secara individu membantu orang yang miskin; dan negara memungut dharibah (pajak) dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.

Poin berikutnya adalah pengaturan kepemilikan . Dengan memberi batasan yang yang jelas mana yang boleh dimiliki individu, mana kepemilikan umum, dan mana milik negara, maka tidak terjadi masalah seperti sekarang.

Banyak sumber daya alam (SDA) dikuasai sepihak oleh individu yang memiliki akses kepada kekuasaan.  Sehingga  menyebabkan masyarakat banyak, mengalami kesulitan mengakses SDA tersebut. Padahal bisa jadi , sumber daya tersebut termasuk kebutuhan pokok masyarakat .  Misalnya energi dan air bersih. 

Pengaturan kepemilikan berhubungan dengan sangat erat dengan masalah kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya.  Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat. 

Maka sudah seharusnya, aset yang tergolong kepemilikan umum  tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu, atau dimonopoli oleh sekelompok orang. 

Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis.  Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi .

Tidak seperti sekarang, sistem Kapitalis justru menjadikan kemiskinan sebagai jualan ketika kampanye saja, bukan sesuatu yang harusnya diselesaikan dengan tuntas .Masihkah berharap sejahtera dengan sistem yang rusak hari ini?.[MO/un/JO]