LPDP Diminta Aktif Sosialisasikan Beasiswa dan Riset ke Daerah

Jabung Online - Anggota Komisi XI DPR RI, H. Junaidi Auly dan Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Resiko, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, Emmanuel Agust Hartono, melakukan sosialisasi beasiswa untuk program magister (S2) dan doktoral (S3) untuk tujuan dalam negeri dan luar negeri.

Sosialisasi ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi program layanan yang dikelola oleh LPDP Kementerian Keuangan kepada masyarakat Kotabumi. Adapun layanan yang dikelola oleh LPDP diantaranya pemberian beasiswa untuk program magister dan doktoral dalam dan luar negeri. Disamping itu LPDP juga memiliki program layanan Riset Inovatif Produktif (RISPRO).

Saat ini LPDP sedang membuka pendaftaran untuk beasiswa tahap II, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 10 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui website lpdp di www.lpdp.kemenkeu.go.id. Kehadiran LPDP di Kotabumi diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftar dan penerima beasiswa dari Lampung khususnya.

“LPDP harus aktif turun sosialisasikan programnya ke daerah agar mereka yang di daerah bisa ikut berkontribusi terhadap pengembangan di daerahnya,” ungkap Junaidi dalam agenda Sosialisasi Beasiswa S2 dan S3 di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Utara.

Anggota DPR Komisi XI ini melanjutkan tidak semua bisa menjangkau biaya pendidikan perguruan tinggi yang semakin mahal apalagi pada jurusan favorit seperti kedokteran, hanya golongan yang mampu saja yang sanggup membiayai pendidikan tersebut dan ini menjadi sebuah tantangan.

Bang Jun menegaskan bahwa mahasiswa penerima beasiswa LPDP diharapkan dapat memanfaatkan sebaik mungkin selama proses kuliah dan setelah lulus kuliah, hal ini penting karena ada tanggungjawab moral bagi penerima untuk berkontribusi kepada negara.

Bang Jun berharap LPDP dapat memenuhi ruang kosong terhadap sulitnya akses masyarakat terkait beasiswa perguruan tinggi atau kegiatan riset dengan memperhatikan kondisi sosial dari aspek individu ataupun dari kondisi daerah terkait kebutuhan beasiswa dan riset. (Hadi/JO)