Jabungonline.com - Lampung Timur, Di tengah geliat pembangunan daerah dan janji-janji transparansi, kabupaten Lampung Timur diguncang skandal yang mencoreng wajah pemerintahan. Sebuah pagar megah, yang dibangun mengelilingi rumah dinas bupati, menjadi simbol kemewahan — dan kini, menjadi bukti dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Proyek pembangunan dan penataan gerbang rumah jabatan bupati senilai hampir Rp7 miliar itu, awalnya tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, seiring waktu, aroma janggal mulai tercium. Proses lelang yang diduga tidak transparan, serta aliran dana yang mencurigakan, menarik perhatian penegak hukum.
JANJI PEMBANGUNAN, BAYANG-BAYANG KORUPSI
Tahun 2022, proyek itu diumumkan sebagai bagian dari upaya mempercantik kawasan strategis pemerintahan. Publik tak banyak mempermasalahkan, sebab pembangunan dianggap wajar sebagai penunjang fungsi rumah dinas. Namun, sejumlah kejanggalan mulai terungkap dari dokumen pelaksanaan.
CV. Generasi Tirta Abadi, rekanan pelaksana proyek, ternyata memiliki hubungan yang belum sepenuhnya terang dengan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Proyek yang seharusnya melalui lelang terbuka, diduga sarat rekayasa.
PENGGELEDAHAN MENGEJUTKAN PUBLIK
Awal 2025 menjadi titik balik. Tim penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi penting: rumah pribadi M. Dawam Rahardjo, rumah dinas bupati, dan kantor Dinas PUPR. Dari sana, sejumlah barang bukti disita: emas, mobil, uang tunai, dokumen proyek, hingga tas dan jam tangan mewah.
Warga sekitar terkejut, tak menyangka rumah yang selama ini tampak tenang menyimpan kisah mencolok soal kekuasaan dan gaya hidup. “Kami kira itu hanya proyek biasa, ternyata ada main di belakangnya,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
INTEROGASI 10 JAM DAN 40 PERTANYAAN
Tak lama setelah penggeledahan, penyidik memanggil sang mantan bupati untuk diperiksa. Selama lebih dari 10 jam, ia dicecar 40 pertanyaan seputar pelaksanaan proyek, proses lelang, serta keterlibatan langsungnya dalam pengambilan keputusan anggaran.
Di balik pintu ruang pemeriksaan, penyidik terus menyusun potongan-potongan fakta. Pemeriksaan ini memperkuat dugaan bahwa sang kepala daerah memiliki peran sentral, tak hanya sebagai penanggung jawab administratif, tetapi juga pengendali teknis pelaksanaan.
TERSANGKA LEBIH DARI SATU
Kasus ini tak berhenti pada sang bupati. Penyidik menetapkan tiga tersangka lain, dari kalangan swasta dan pejabat teknis, yang ikut serta dalam proses pelaksanaan proyek. Sebanyak 30 saksi telah dimintai keterangan, memperkuat dugaan praktik kolusi dan penyalahgunaan kewenangan.
Kini, aparat masih mendalami apakah ada aktor lain di balik skema ini. Pemeriksaan tambahan dijadwalkan, termasuk kemungkinan kerugian negara yang lebih besar dari perkiraan awal.
Masyarakat Lampung Timur menyambut berita ini dengan dua rasa: kecewa dan tidak terkejut. Banyak yang sudah lama mencurigai pola kehidupan mewah sebagian pejabat, tapi baru sekarang bukti konkret muncul ke permukaan.
“Kami hanya ingin pembangunan berjalan baik. Tapi jika uang rakyat disalahgunakan, tentu kami marah,” kata seorang tokoh pemuda setempat.
Penegak hukum berjanji membawa kasus ini ke meja hijau dan memastikan tidak ada yang kebal hukum. Masyarakat pun berharap bahwa kasus ini menjadi momentum bersih-bersih birokrasi dan peringatan bagi pemimpin lain agar tidak menyalahgunakan kepercayaan publik.
Kini, pagar rumah dinas itu tak lagi hanya jadi batas fisik. Ia berdiri sebagai monumen sunyi atas janji yang dilanggar, dan simbol dari sebuah sistem yang perlu terus diawasi. (Nanang/JO)