Mengkaji Kebijakan Gubernur Lampung Terkait Larangan Wisata Pelajar ke Luar Daerah

Jabungonline.com - Meskipun niatnya terdengar konstruktif, keputusan ini menimbulkan beragam respons dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik sebagai bentuk cinta daerah dan perlindungan siswa, sementara yang lain menilai kebijakan tersebut terlalu membatasi ruang belajar siswa yang semestinya bisa lebih luas dan kontekstual.

Latar Belakang Kebijakan

Tujuannya adalah untuk:

1. Mempromosikan potensi wisata Lampung seperti Pahawang, Way Kambas, Pulau Tegal Mas, dan Menara Siger.
2. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan kearifan lokal pada pelajar.
3. Menghindari risiko kecelakaan lalu lintas dan bencana yang lebih besar dalam perjalanan jauh ke luar daerah.
4. Menghemat biaya perjalanan yang dinilai kerap memberatkan orang tua siswa.

Dampak Positif Kebijakan

Beberapa dampak positif dari kebijakan ini dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kunjungan ke Wisata Lokal
   Sekolah-sekolah mulai beralih mengagendakan kunjungan edukatif ke museum, pantai, kawasan konservasi, dan desa wisata lokal. Hal ini memberi dampak ekonomi pada pelaku usaha pariwisata di daerah.

2. Pendidikan Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal
   Larangan keluar daerah juga mendorong guru dan siswa mengenali potensi sejarah, budaya, dan ekosistem di daerahnya sendiri. Pembelajaran berbasis pengalaman lokal menjadi lebih aplikatif.

3. Efisiensi Biaya dan Keamanan
   Biaya study tour yang sebelumnya bisa mencapai jutaan rupiah per siswa kini dapat ditekan. Selain itu, risiko kecelakaan lalu lintas jarak jauh bisa dikurangi.

Kritik dan Tantangan Implementasi

Meski demikian, kebijakan ini bukan tanpa catatan. Beberapa kritik dan tantangan antara lain:

1. Membatasi Ruang Belajar dan Perspektif Siswa
   Study tour ke luar daerah seringkali menjadi jendela pengalaman pertama siswa terhadap wilayah, budaya, dan institusi nasional yang lebih luas. Larangan ini bisa dinilai membatasi wawasan siswa dalam melihat keragaman Indonesia secara langsung.

2. Tidak Semua Daerah Miliki Destinasi Layak Edukasi
   Di beberapa kabupaten/kota, pilihan objek wisata edukatif masih sangat terbatas. Akibatnya, kegiatan wisata bisa menjadi repetitif dan kurang bermakna dari sisi pendidikan.

3. Minimnya Sosialisasi dan Dialog
   Sejumlah kepala sekolah dan komite orang tua mengeluhkan minimnya sosialisasi sebelum kebijakan ini diterapkan. Mereka berharap ada ruang dialog dan opsi alternatif, bukan pelarangan total.

4. Dampak pada Agen Wisata dan Transportasi Antarprovinsi
   Banyak pelaku usaha perjalanan yang kehilangan pelanggan akibat larangan ini, terutama agen wisata pendidikan yang selama ini melayani rute ke Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.

Solusi dan Rekomendasi

Agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan tidak memunculkan dampak negatif yang lebih besar, berikut beberapa rekomendasi:

1. Pemetaan dan Pengembangan Wisata Edukatif Lokal
   Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan dinas pariwisata dan sektor swasta untuk mengembangkan destinasi wisata edukatif yang sesuai kurikulum.

2. Kebijakan yang Fleksibel dan Terukur
   Alih-alih larangan total, kebijakan sebaiknya mengatur secara selektif dengan mekanisme izin khusus bagi sekolah yang punya program belajar ke luar Lampung, misalnya untuk studi sejarah nasional atau kunjungan ke instansi negara.

3. Pelatihan Guru dan Agen Wisata Lokal
   Guru sebagai pendamping study tour dan agen wisata lokal perlu dilatih agar mampu menyusun agenda yang edukatif dan aman sesuai konteks lokal.

4. Dialog dan Partisipasi Publik
   Kebijakan publik yang baik seyogianya dilandasi partisipasi masyarakat. Pemerintah provinsi perlu membuka ruang diskusi dengan orang tua, pendidik, dan pelaku usaha agar kebijakan ini adaptif dan mendapat dukungan luas.

Penutup

Kebijakan Gubernur Lampung yang melarang pelajar melakukan wisata ke luar daerah merupakan upaya strategis yang perlu dihargai dari sisi niat membangun daerah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kebermaknaan pendidikan, pendekatan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berbasis data sangat diperlukan. Dunia pendidikan semestinya membuka ruang belajar seluas mungkin, baik di dalam maupun di luar daerah, selama tetap memperhatikan keselamatan, biaya, dan relevansi kurikulum.