Jabungonline.com - Kasus keracunan massal akibat makanan di sekolah bukan hal baru. Setiap kali terjadi, yang muncul adalah kepanikan sesaat, klarifikasi seadanya, lalu lenyap begitu saja tanpa ada perubahan berarti. Padahal, taruhan dari semua ini adalah kesehatan—bahkan nyawa—anak-anak kita.
Di atas kertas, prosedur standar uji makanan (SOP) memang sudah ada. Namun, faktanya murid sering kali jadi pihak pertama yang langsung bersentuhan dengan risiko. Seakan-akan mereka adalah “penguji gratis” dari makanan yang seharusnya sudah dipastikan aman sebelum sampai di piring mereka.
Bayangkan sebuah skema berbeda. Setiap kali MBG (Mitra Boga Gizi) mengirim makanan ke sekolah, kepala sekolah menentukan sampel acak. Lalu, siapa yang mencicipi pertama kali? Bukan murid, bukan pula guru, melainkan pihak yang paling bertanggung jawab: penyedia makanan dan pengawasnya (SPPG).
Di hadapan guru-guru, kepala SPPG bisa mencicipi sampel itu lebih dulu. Kalau wajahnya tetap normal, bibirnya tidak mendadak membiru, tidak berkeringat dingin, tidak terlihat seperti menahan sakit perut, apalagi pingsan dengan mulut berbusa—baru kepala sekolah ikut mencoba. Setelah dua lapis ini lolos, barulah makanan boleh disajikan ke murid.
Tentu saja, ide ini terdengar satir. Namun di balik humornya, ada pesan serius: jangan jadikan murid sebagai pihak yang ditumbalkan. Kalau penyedia jasa berani mengirim, mereka harus berani pula mencicipi. Kalau pengawas diberi mandat, mereka harus berani berada di barisan depan.
Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk berjudi dengan kesehatan mereka. SOP yang benar mestinya memastikan pihak dewasa mengambil tanggung jawab penuh, bukan melemparkannya ke piring murid.
Pada akhirnya, keamanan pangan di sekolah adalah soal komitmen dan transparansi. Jika semua pihak mau lebih terbuka dan berani menanggung risiko, barulah kita bisa tenang mengatakan: makanan sekolah bukan ancaman, tapi benar-benar sumber energi bagi masa depan anak bangsa.
Sadur dan Susun Ulang dari status Facebook Yuanita Parasta.