JabungOnline.com, Bandarlampung –
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima perwakilan massa aksi dari berbagai organisasi tani dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), Rabu (24/9/2025), di Kantor Gubernur Lampung. Pertemuan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional sekaligus menjadi ruang dialog antara petani dan pemerintah daerah.
Sejumlah organisasi terlibat dalam aksi ini, di antaranya KASBI Lampung, KSN, Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB), serta Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB). Mereka menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi petani, khususnya konflik agraria di Lampung.
Isu yang mencuat mencakup tumpang tindih klaim kawasan hutan dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT InhutTani Persero V Reg 44, sengketa lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT KAI yang belum kunjung selesai, hingga tuntutan pembatalan sertifikat dan penghentian perpanjangan HGU PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL). Selain itu, massa juga mendesak agar tanah transmigrasi seluas 1.500 hektar dikembalikan kepada anggota STKGB.
Dalam aksi tersebut, massa menegaskan empat tuntutan utama, yaitu:
- Penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung.
- Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak kepada rakyat.
- Penetapan harga panen yang lebih adil dan menguntungkan petani.
- Penyediaan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wagub Jihan menyampaikan salam dari Gubernur Lampung yang turut mengikuti perkembangan aksi ini. Ia menegaskan, sesuai arahan gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung akan segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria.
“Tim ini nantinya melibatkan unsur Pemprov, BPN, stakeholder terkait, hingga perwakilan masyarakat termasuk petani,” jelas Jihan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis lainnya agar sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.
“Harapan kami, apa yang diperjuangkan masyarakat tentang keadilan agraria bisa diwujudkan bersama. Pemprov Lampung berkomitmen mengawal aspirasi rakyat, terutama demi kesejahteraan petani,” tegasnya.
Momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung ini tidak hanya sebatas peringatan simbolis, tetapi menjadi titik awal hadirnya langkah nyata pemerintah daerah dalam memperjuangkan reforma agraria, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan di Bumi Ruwa Jurai.
📰 Jabung Online