Sekolah Rakyat (SR) dipuji sebagai terobosan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Tapi fakta lapangan memunculkan paradoks: semakin banyak anak yang mendaftar, semakin terlihat bahwa kemiskinan di Indonesia belum berkurang, bahkan tetap meluas. Tingginya minat bukan bukti keberhasilan, melainkan alarm sosial yang keras.
Beberapa kepala daerah bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kuota akan ditambah karena antusiasme pendaftar terus meningkat:
Kota Tanjungpinang:
> “Jenjang SD dan SMP yang telah melampaui kuota pendaftar di Kota Tanjungpinang kemungkinan akan diikutkan pada program Sekolah Rakyat permanen. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat menyambut baik program ini, dan pemerintah daerah akan terus memfasilitasi anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan gratis dan berasrama ini.” (Antara News)
Kabupaten Temanggung:
> “Penambahan kuota menjadi 125 siswa dilakukan karena permintaan Menteri Sosial Prabowo Subianto agar lebih banyak calon siswa tahap pertama bisa mengikuti program Sekolah Rakyat. Jumlah pendaftar yang melampaui kuota awal menunjukkan bahwa program ini benar-benar dibutuhkan dan diterima masyarakat.” (Kompas)
Kalimantan Timur:
> “Angka ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat diterima baik oleh masyarakat. Banyak calon siswa yang lolos verifikasi dari keluarga pra-sejahtera sehingga melebihi kuota, dan ini menjadi indikator bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti program ini.” (Antara News)
Alih-alih menurunkan angka kemiskinan, keberhasilan program diukur dari tinggi dan terus bertambahnya minat, yang justru menunjukkan kemiskinan masih luas. Pemerintah menafsirkan pertumbuhan pendaftar sebagai prestasi, padahal itu fakta sosial yang menyakitkan.
Indikator keberhasilan yang hanya melihat angka pendaftar adalah indikator parsial dan menyesatkan. Prestasi diukur dari “permintaan tinggi” artinya keberhasilan diambil dari tingginya kebutuhan masyarakat, bukan dari berkurangnya masalah kemiskinan.
Sekolah Rakyat penting dan mulia, tetapi harus diiringi upaya struktural menurunkan kemiskinan: akses ekonomi, layanan kesehatan, peluang kerja, dan jaring pengaman sosial. Tanpa itu, sekolah ini tetap menjadi prestasi administrasi yang menutupi kenyataan sosial.
Sekolah Rakyat memang membanggakan, tapi angka pendaftar yang melonjak adalah alarm sosial, bukan keberhasilan pemerintah. Tingginya minat menjadi cermin bahwa kemiskinan masih ada, dan mungkin meningkat. Pemerintah perlu melihat lebih jauh: pendidikan harus menjadi jalan keluar nyata dari kemiskinan, bukan sekadar menambah angka di statistik.
Oleh : Redaksi Jabungonline.com