Sertifikasi guru sejatinya dirancang sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan. Negara memberi pengakuan profesional, diiringi tunjangan, dengan harapan mutu pembelajaran meningkat. Namun, harapan itu kerap kandas ketika monitoring dan evaluasi (monev) atas guru sertifikasi justru dilaksanakan secara lemah, seremonial, dan kehilangan roh pengawasan.
Di banyak daerah, monev guru sertifikasi lebih mirip ritual administratif ketimbang proses penilaian profesional. Guru cukup melengkapi berkas, mengisi laporan kinerja, dan memastikan dokumen rapi—tanpa evaluasi nyata terhadap kualitas mengajar di kelas. Akibatnya, sertifikasi yang seharusnya menjadi alat kontrol mutu berubah menjadi jaminan tunjangan tanpa jaminan kompetensi.
Monev Tanpa Observasi, Evaluasi Tanpa Substansi
Salah satu persoalan mendasar adalah minimnya observasi langsung proses pembelajaran. Penilaian kinerja guru sering dilakukan dari balik meja, berbasis laporan tertulis dan absensi. Padahal, kualitas guru tidak bisa diukur dari tumpukan kertas, melainkan dari cara ia mengajar, berinteraksi dengan siswa, serta mengelola kelas.
Ironisnya, guru yang bekerja sungguh-sungguh dan berinovasi seringkali disamakan nilainya dengan mereka yang sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ketika monev tidak membedakan kualitas, maka pesan yang lahir adalah mediokritas boleh, asal patuh administrasi.
Pengawas Terbatas, Beban Tak Seimbang
Buruknya pelaksanaan monev juga tak bisa dilepaskan dari minimnya jumlah dan kapasitas pengawas sekolah. Satu pengawas bisa menangani puluhan bahkan ratusan guru. Dalam kondisi seperti itu, mustahil melakukan evaluasi mendalam dan berkelanjutan. Monev akhirnya dipercepat, disederhanakan, bahkan “dipukul rata” demi mengejar target laporan.
Namun keterbatasan ini sering dijadikan alasan permanen, bukan masalah yang diselesaikan. Negara seolah rajin membayar tunjangan, tetapi abai memastikan tanggung jawab profesional yang menyertainya benar-benar dijalankan.
Dampak Sistemik: Mutu Pendidikan Stagnan
Ketika monev guru sertifikasi lemah, dampaknya bersifat sistemik. Tidak ada umpan balik yang bermakna bagi guru untuk berkembang. Tidak ada konsekuensi yang jelas bagi kinerja yang buruk. Pada akhirnya, siswa menjadi pihak yang paling dirugikan karena menerima pembelajaran yang stagnan, bahkan menurun kualitasnya.
Lebih jauh, kondisi ini menciptakan ketidakadilan moral di tubuh profesi guru sendiri. Guru yang berkomitmen merasa tidak dihargai, sementara yang abai tetap menikmati fasilitas yang sama. Dalam jangka panjang, ini menggerus etos profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap program sertifikasi.
Saatnya Monev Dikembalikan pada Tujuan Awalnya
Monitoring dan evaluasi guru sertifikasi harus dikembalikan pada tujuan utamanya: menjaga mutu dan mendorong peningkatan kompetensi. Monev perlu berbasis observasi kelas, refleksi pedagogik, dan umpan balik konstruktif—bukan sekadar ceklis administrasi.
Jika sertifikasi hanya diawasi secara formalitas, maka ia bukan lagi instrumen peningkatan mutu, melainkan sekadar mekanisme distribusi anggaran. Dan ketika pendidikan dikelola tanpa pengawasan yang bermakna, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi masa depan generasi bangsa.
Oleh : Nanang WS Alias BangJO Zend