Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai solusi instan untuk mengatasi persoalan gizi anak. Narasinya terdengar mulia: negara hadir, anak-anak kenyang, masa depan cerah. Tapi pertanyaannya satu: apakah ini benar-benar solusi, atau sekadar tambal sulam yang mahal?
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, pemerintah memangkas anggaran di sejumlah kementerian demi menopang MBG. Kita paham, setiap kebijakan butuh prioritas. Namun, ketika anggaran strategis—yang semestinya menopang sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja—ikut tergerus, publik wajar bertanya: apakah arah kebijakan ini sudah tepat sasaran?
Gizi Penting, Tapi Akar Masalahnya Apa?
Tidak ada yang menolak pentingnya gizi. Anak sehat adalah investasi masa depan. Namun, problem utama keluarga miskin bukan semata-mata tidak adanya makanan di sekolah, melainkan tidak adanya penghasilan yang cukup di rumah.
Bila kepala keluarga memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan layak, kebutuhan gizi anak bukan lagi persoalan program bantuan, melainkan tanggung jawab yang bisa mereka penuhi secara mandiri. Memberi makan gratis bisa jadi solusi jangka pendek, tapi membuka lapangan kerja adalah solusi jangka panjang.
Logikanya sederhana:
Lapangan kerja → Penghasilan stabil → Daya beli meningkat → Gizi keluarga terpenuhi.
Tanpa itu, MBG hanya menjadi “penyangga sementara” yang berisiko menciptakan ketergantungan.
Tepat Sasaran atau Sekadar Seremonial?
Isu lain yang tak kalah krusial adalah ketepatan sasaran. Apakah MBG benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem? Ataukah program ini diterapkan secara masif tanpa diferensiasi yang jelas?
Jika anak dari keluarga mampu juga menerima fasilitas yang sama, maka efektivitas anggaran patut dipertanyakan. Dalam kondisi fiskal terbatas, setiap rupiah harus tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dampak.
Kita tidak sedang menolak program gizi. Kita sedang mengkritisi desain kebijakan yang berpotensi kurang presisi.
Urgensi Lapangan Pekerjaan
Data dan realitas sosial menunjukkan, pengangguran dan setengah menganggur masih menjadi persoalan serius. Sektor industri, UMKM, dan investasi daerah membutuhkan stimulus nyata. Ketika anggaran pembangunan dan pemberdayaan dipangkas demi konsumsi jangka pendek, maka daya dorong ekonomi justru melemah.
Bayangkan jika anggaran sebesar itu diarahkan untuk:
- Insentif industri padat karya
- Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar
- Subsidi modal UMKM produktif
- Pembangunan sektor pertanian dan perikanan
Efek gandanya jauh lebih luas. Satu kepala keluarga bekerja bisa menghidupi satu rumah tangga. Itu multiplier effect yang nyata.
Negara Hadir, Tapi Harus Strategis
Negara memang wajib hadir dalam isu gizi. Namun kehadiran itu harus strategis, bukan populis. Program makan gratis tanpa pembenahan ekonomi ibarat memberi ikan tanpa memperbaiki kolamnya.
Jika ingin benar-benar menyelamatkan generasi, maka fondasinya adalah ekonomi keluarga yang kuat. Ketika orang tua berdaya, anak-anak akan sejahtera tanpa perlu ketergantungan pada bantuan rutin.
MBG bisa jadi niat baik. Namun niat baik tanpa desain matang berisiko menjadi kebijakan mahal dengan dampak terbatas.
Di era keterbatasan anggaran, keberanian terbesar bukanlah membagi-bagikan bantuan, melainkan menciptakan sistem yang membuat rakyat mampu berdiri sendiri.
Karena sejatinya, martabat keluarga bukan pada seberapa sering menerima bantuan, tetapi pada seberapa kuat mereka mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan hasil kerja sendiri.
Real talk: perut kenyang itu penting. Tapi masa depan yang stabil lahir dari pekerjaan, bukan sekadar piring gratis.
Oleh : BangJO Zend