Tanggerang di serbu Pekerja asal China

jabung-online.org - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, lonjakan jumlah pekerja asing ke Indonesia mengakibatkan tenaga kerja lokal terancam. Sejumlah pabrik di Tangerang telah mendatangkan ribuan buruh asal China, meski datang tanpa keahlian khusus.

“Kami sudah survei langsung tenaga kerja di China hanya menjadi buruh kasar seperti mencangkul tanah. Tenaga kerja kita tidak akan memiliki kesempatan mencari nafkah,” kata Said di Jakarta, Senin (31/8).

Ia menilai, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ketenagakerjaan yang mencabut syarat wajib menguasai Bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Warga China telah memanfaatkan kemudahan itu untuk mencari penghasilan di Indonesia. Pemerintah harus kembali memerketat peraturan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

Buruh tidak pernah bermasalah dengan investasi asing. Tapi, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan pada pemerintah China. Pengubahan regulasi berawal dari kesepakatan bisnis antarnegara.

“Selama ini investasi Eropa, Jepang, dan Korea Selatan hanya memekerjakan pegawai asing dengan keahlian khusus. Tapi, setelah kesepakatan dengan China, buruh kasar mereka jadi bisa bekerja di negara kita. Masalah ini akan memicu angka pengangguran,” katanya.

Anggota senior Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Motik mengatakan, tenaga kerja China mengancam iklim bisnis. Investor China akan menyerap penuh sumber daya manusia sebangsa dengan upah murah. Dampaknya, daya saing produk dalam negeri akan melemah.

Ia menilai tenaga kerja asing akan memerburuk kondisi rupiah. Mereka akan menstranfer penghasilan ke negara asal. “Tidak ada keuntungan yang kita terima dari tenaga kerja asing kecuali mereka memang ahli dalam suatu bidang,” katanya.

Ancam PHK

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp 14 ribu melemahkan daya saing pengusaha.Pabrik-pabrik yang masih berorientasi impor terancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hingga kini, industri padat karya terutama tekstil menyumbang paling banyak sebesar 60 ribu pegawai yang akan melakukan PHK. Industri padat modal ikut serta mengurangi 40 ribu pegawai.

Untuk mengantisipasi ancaman PHK secara masif, pemerintah harus menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL) industri. “Presiden harus menyelamatkan buruh dari ancaman PHK dengan memermurah listrik industri. Kebijakan itu sangat mungkin dilakukan karena harga minyak dunia sedang turun,” katanya.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah dapat menurunkan TDL karena harga minyak dunia telah menurun dari rata-rata US$ 50 per barel menjadi US$ 40 per barel. Harga listrik Indonesia tergolong paling mahal sebesar US$ 11 cent sedangkan Singapura mampu menekan hingga US$ 7 cent.

“TDL sangat mungkin dipangkas kalau pemerintah punya niat baik. Kebijakan ini akan membantu sektor riil untuk menjaga porsi tenaga kerja mereka,” ujarnya, seperti dilansir dari laman media HARIAN NASIONAL (harnas.co)