Petani Geruduk Istana: Sudah Cukup Dibohongi Jokowi di Periode Pertama
Jabung Online — Massa petani berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/9). Mereka menentang RUU Pertanahan yang liberal dan meminta penuntasan reformasi agraria.
Massa diketahui mulai ramai mendatangi lokasi demo sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka berasal dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).
Dikutip dari siaran persnya, elemen-elemen itu di antaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat petani Karawang (Sepetak), hingga BEM IPB, Forum Kesejahteraan Petani (Forma Tani).
Berdasarkan pantauan, massa memakai topi caping khas petani dan bertuliskan ‘Tanah untuk Rakyat’ berwarna merah. Selain itu, mereka mengibarkan bendera putih penanda elemen massa.
Tak ketinggalan, massa membawa beragam spanduk berisi tulisan dalam beragam ukuran dan warna, misalnya, soal reforma agraria, penentangan terhadap RUU Pertanahan yang dinilai akan menggusur tanah masyarakat adat.
Aksi demo pun kemudian dimulai dengan tuntutan-tuntutan kepada Presiden agar memenuhi janji politiknya.
“Presiden Jokowi tidak pernah memenuhi janji untuk menyejahterakan petani,” cetus seorang orator demo.
“Sampai hari ini Nawa Cita itu duka cita untuk kita semua. Kita tidak ingin termakan janji-janji Jokowi peroode kedua. Karena kita sudah cukup dibohongi di periode pertama,” ia menambahkan.
Sang orator pun menyinggung soal pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi yang tak mengubah nasib petani dan masyarakat kecil.
“Jokowi selalu membanggakan sertifikat padahal itu pembohongan publik. Jangan sampai jutaan petani turun ke ibu kota karena merasa tersakiti oleh janji-janji palsu pemerintah,” ucapnya.
Pemerintah, kata dia, kerap menggusur masyarakat kecil demi kepentingan penanaman modal, seperti dalam industri pariwisata.
“Di samping kita [ada] Kementerian Pariwisata, [yang mencanangkan] 10 lokasi wisata baru. Imbasnya, ada banyak penggusuran-penggusuran. Masyarakat [Pulau] Komodo dihilangkan [hak] sosial ekonominya. Sesekali kita pindahkan kementerian ini ke tengah hutan,” cetus dia.
Post a Comment